Bapemperda DPRD Halbar Tantang Kabinet Kerja JUJUR

  • Whatsapp

Ketua Bapemperda DPRD Halbar; Tamin Ilan Abanun

JAILOLO – Sejumlah Kepala Dinas (Kadis) yang baru dilantik oleh Bupati James Uang masuk dalam Kabinet Kerja JUJUR ditantang oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Halbar untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif. Tantangan ini disampaikan langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Halbar Tamin Ilan Abanun kepada wartawan, Selasa (07/09/2021).

Menurut Tamin, selain sebagai prestasi bagi masing-masing Kadis, persoalan di Halbar yg paling utama adalah kurangnya perda yg dibentuk oleh kedua lembaga yaitu Pemda dan DPRD, padahal banyak persoalan daerah yang mestinya diselesaikan dan dipecahkan oleh perda.

“Halbar itu berotonomi sudah kurang lebih 20 tahun, tetapi dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan rujukannya lebih banyk mnggunakn Peraturan Bupati. Oleh karena itu sebagai Ketua Bapemperda, saya menantang para kadis wajah baru dilingkup pemda halbar khususnya kadis pertanian, kadis keuangan, kadis PUPR dan kadis pendidikan agar berkoordinasi dengan bagian hukum untuk membicara prihal pengadaan perda yang di maksud,”ucap Tamin.

Tamin mengatakan, untuk Dinas pertanian misalnya, pengadaan perda tentang penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat penting, pertimbangannya meskipun Halbar terlihat secara geografis masih sangat luas tapi kita harus tetap beriktiar, sebab Halbar tetap berkembang ke depan, ketakutannya jangan smpai dialihfungsikan seperti daerah-daerah lain untuk menjadi pemukiman dan perkantoran.

“Nah ini perlu diatur dalam bentuk perda, selain itu dengan adanya perda ini, petani kita dapat mempertahankan lahan pertaniannya, keuntungan lain dari perda ini adalah petani juga akan mendapatkan jaminan dalam bentuk subsidi pupuk, ketersediaan benih serta fasilitas lainnya dari pemerintah untuk terus menjaga ketersediaan pangan,”ujarnya

Selain pertanian, Tamin juga berharap Perda tentang sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem penyelenggaraan pendidikan dan juga Perda tentang penyelenggaraan jalan daerah, hal tersebut penting untuk diadakan di Halbar, dikatannya jika dilihat 4 hal yang menjadi dasar  membentuk sebuah produk hukum di daerah, sehingga segala urusan tetap berdasar kepada peraturan yang lebih tinggi.

“Rencana pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat serta kekhusan daerah menjadi hal penting, bila merujuk pada 4 hal tersebut, maka beberapa perda yang saya sebutkan itu merupakan sebuah kebutuhan mutlak yang tidak dapat dihindari lagi di daerah ini, apalagi selogan DIAHI menjadi trending dalam pembangunan Daerah, saya menyarankan agar dibentuk perda-perda tersebut,”cetusnya

Tamin menambahkan, jika mau melindungi masyarakat Pemerintah Daerah tidak ada cara lain kecuali dengan membentuk sebuah Perda. Tamin menyatakan, bagaimana jadinya pemerintah berotonomi dan berdesentralisasi hanya dengan dasar perbup, ajaran desentralisasi harus diatur dengan Perda, kemudian perencanaan dilanjutkan dengan pelaksanaan dan pembiayaan. Selain melindungi masyarakat, lanjut Tamin, ada keunggulan lain dari adanya perda, daerah dalam hal ini pemda dan DPRD berkewajiban untuk membentuk Perda, sebab hal itu juga salah satu syarat untuk mendapatkan dana DAK.

“Itu yang disebut makna mengatur dalam konsep desentralisasi, jadi setiap daerah harus membentuk perda untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, lagi pula kalau kita hanya berdasar pada sebuah Perbup, kewenangan hukum DPRD dlm mengawasi sangat terbatas, logikanya perbup itu dibentuk oleh bupati tetapi perda itu dibuat oleh DPRD dan bupati jadi kewenangan hukum DPRD dalam mengawasi itu sangat luas,”pungkasnya

Tamin mengajak Pemerintah Daerah Halmahera Barat lebih khusus para Kadis yang baru di Lantik untuk menunjukkan prestasi yang diawali dengan pembentukan perda Inisiatif dari masing-masing dinas, sehingga dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan sistem pendidikan, penyelenggaraan jalan daerah tidak hanya berpedoman kepada Perbup semata.

“Sudah saatnya Halbar memberikan contoh ke Daerah-daerah lain untuk membentuk Perda dalam melaksanakan urusan wajib maupun pilihan,”tukasnya

Sekedar di ketahui bahwa perda  inisiatif Pemda yang pemrakarsanya dinas pariwisata sudah ditetapkan, menunggu mekanisme selanjutnya. Untuk DPRD saat ini, melalui Bapemperda telah mengusulkan 3 buah rancangan Perda. Yang Pertama Perda penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. kedua perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan ketiga Perda tentang pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Kami Bapemperda sementara menunggu perintah dan penugasan dari pimpinan DPRD untuk membentuk Perda-Perda tersebut.(red)

 

Pos terkait