“Dalil” Penyalahgunaan DD. Lagi Satu Kades Di Halbar Mulai Dilirik

  • Whatsapp

Samad Hi. Moid

JAILOLO – Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat (Halbar) James Uang dan Djufri Muhamad menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Desa dan BPD yang tidak sejalan dalam Politik Pilkada lalu, betapa tidak, di awal kepemimpinan ini, terdapat lima orang Kepala Desa dan satu Ketua BPD diberhentikan dengan alasan yang berbeda.

Kali ini, Kepala Desa Lako Akediri Samsu Miraji mulai dilirik dengan cara menerjunkan tim pemeriksa Inspektorat Halbar untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2019 dan 2020.

Hal ini menimbulkan pertanyaan dari Mantan Anggota DPRD Halbar Samad Hi. Moid yang menilai Pemda Halbar diduga mengada-ada atas laporan hasil pemeriksaan keuangan desa setempat. Hal itu dikatakan Samad,  pada wartawan, Rabu, (01/09/2021).

Menurut Samad,  laporan hasil pemeriksaan yang dilansir oleh inspektorat atas temuan keuangan desa Lako Akediri terlihat kaku dan kesan mengada-ngada dan terlihat aneh karena mempublikasikan hasil temuan keuangan desa Lako Akediri tahun 2019 dan 2020 pada tahun 2021.

“Memang mekanisme pemeriksaan suda berubah ya? Kalau kali ini dua tahun sekali pemeriksaan dan LHP keluar atau bagaimana.”tanya Samad.

Samad mengatakan, temuan atas penyalahgunaan DD tahun 2019 seharusnya dilakukan pembinaan pada tahun 2020. Agar kepala desa bisa berbenah diri untuk pengelolaan keuangan tahun selanjutnya.

“Jadi bukan nanti 2021 baru ngoni (kalian) rangkul satu kali (sekalian) dan Kase batas (pembatasan) waktu 6 bulan untuk kades memperbaiki, dan disedor ke penegak hukum, ini aneh.”cetusnya.

Samad menduga, kondisi pemerintah di masa kepemimpinan James Uang dan Djufri Muhamad terkesan mencari-cari kesalahan kepala desa untuk memenuhi hasrat pemecatan karena perbedaan politik.

“Bikin barang (Membuat Kebijakan) harus masuk akal. Artinya akal yang mengakali yang masuk akal. Jangan akal yang mengakali yang tara (tidak) masuk akal.”Ucapnya.

Samad berharap, DPMPD dan Inspektorat harus berbenah diri dengan melihat kekurangan internal atas masalah pengelolaan keuangan desa, karena seluruh desa di Halbar saat ini sumberdaya manusia masih dalam tuntunan dan belum layak menjadi korban pemecatan atas pengelolaan keuangan Desa.(red)

Pos terkait