“Refleksi HUT RI Ke 76 Tahun”, Kinerja Pemerintah; Keamanahan atau Penghianatan Sebuah Pertanda

Oleh : Tamin Hi.Ilan Abanun

Bacaan Lainnya

Dosen Fisip UMMU

Tinggal menghitung hari, Bangsa Indonesia, mulai dari pusat, daerah hingga ke pelosok desa akan memperingati hari kemerdekaan RI (17 Agustus 1945) yg ke 76 tahun. Usia yang tidak mudah lagi jika diibaratkan seperti manusia. Pada usia yang demikian, jika seseorang ulet dalam bekerja dan hebat dalam memanejemeni hidupnya, pasti hidupnya serba berkecukupan, senang serta bahagia. Namun jika hidupnya tidak dimanajemeni dengan baik maka yang terjadi adalah sebaliknya, hidupnya pasti melarat. Sama halnya dengan sebuah negara/Pemerintah Daerah, bila kinerjanya baik maka rakyat dan daerahnya akan makmur dan maju tetapi kalau tidak berkinerja baik maka yang terjadi juga adalah sebaliknya, stagnan dan terpuruk kehidupan rakyatnya.

Salah satu buah reformasi yang sejauh ini bisa dirasakan oleh masyarakat adalah mudahnya mereka mengakses informasi mengenai Kinerja Pemerintah.

Kinerja Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan, program dan arah kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan Pembangunan. Hal ini melekat pada Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan salah satu ciri adalah keterbukaan. Keterbukaan Sangatlah penting untuk mengukur kinerja pemerintah. Pendek kata, tanpa keterbukaan tidak akan ada kejujuran, dan tanpa kejujuran tidak akan ada kepercayaan. Dengan demikian hanya melalui keterbukaan Pemerintah/Pemda akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan yang sempat hilang sekalipun, karena akibat keteledoran Pemerintah dan atau misalnya menjelang runtuhnya pemerintahan orde baru, kepercayaan dapat ditemukan kembali hanya dengan mempertegas soal keterbukaan.

Membangun sebuah kepercayaan jauh lebih sulit dan memakan waktu yang lama dibandingkan dengan mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Secara kultural masyarakat Indonesia mudah percaya, terutama masyarakat yang hidup di pedesaan yang masih sederhana cara berpikirnya. Kultur yang demikian bisa ditelusuri dari sejarah bangsa Indonesia yang begitu saja percaya dengan pengakuan terhadap Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia, yang berjanji akan membantu memerdekakan bangsa Indonesia seputar tahun 1942. Akan tetapi apa yang kemudian terjadi setelah Belanda meninggalkan Indonesia, saudara tua itu bukannya memberikan kemerdekaan yang sudah sangat lama dinanti-nantikan, namun jepang yang sudah dianggap sebagai saudara tua itu, memperlihatkan sosok dan karakter aslinya, yakni sebagai penjajah baru yang jauh lebih kejam dari penjajah sebelumnya.

Menyadari akan hal tersebut, barulah kemudian bangsa Indonesia bangkit untuk melawan penjajahan Jepang hingga mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kebencian terhadap Jepang tidaklah mudah dihapus dari ingatan bangsa Indonesia. Sekalipun Jepang sudah berusaha untuk meyakinkan bangsa Indonesia, tetapi peristiwa “MALARI” toh masih juga terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa terhadap peristiwa yang menyakitkan seperti penghianatan saudara tua (Jepang) atas saudara mudahnya (Indonesia) tidaklah mudah hapus begitu saja seiring dengan perjalanan waktu dan pergantian zaman. Sama halnya yang terjadi di dalam negeri, penghianatan G.30 S/PKI, pasca Kemerdekaan, tentu juga tidak mudah dihapuskan begitu saja. Ia akan tetap menjadi catatan hitam perjalanan sejarah bangsa, yang tidak boleh terulang lagi.

Tulisan ini tidak bermaksud lain, hanya ingin mengajak kepada kita semua untuk bisa belajar dari sejarah penghianatan diatas. Kiranya para pemimpin bangsa, dalam era reformasi dan otonomi daerah sekarang ini, harus berfikir ulang ketika berniat untuk menghianati rakyat yang sudah dengan tulus dan ikhlas memilihnya, baik sebagai presiden, Kepala Daerah, maupun sebagai Wakil Rakyat di DPR ataupun DPRD. Jika pada zaman penjajahan persoalan pokoknya adalah bagaimana memerdekakan bangsa Indonesia, tapi untuk saat ini persoalan pokoknya adalah bagaimana mengentaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Dititik ini keamanahan seorang pemimpin diukur dari sejauh mana komitmen dan kesanggupan pemimpin mengentaskan rakyat dari ketiga persoalan pokok tersebut.

Pada dasarnya rakyat Indonesia itu sangat baik, sekalipun dengan susah payah, ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai pembayar pajak yang baik, menjalankan hidup secara bergotong royong, himbauan atau anjuran pemerintah selalu dituruti dengan tidak banyak bertanya, karena mereka yakin bahwa pemerintah bertujuan baik demi kesejahteraan rakyatnya.

Jika rakyat Indonesia sudah demikian baik dan penurut, maka persoalannya kemudian, terletak pada keamanahan para pemimpin bangsa ini. Apakah ia tetap memegang amanat penderitaan rakyat, ataukah ia akan menggunakan hegemoni kekuasaannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau kelompoknya saja. Bila yang terakhir ini yang terjadi, sebenarnya tidak ubahnya mereka (para pemimpin bangsa ini) dengan penjajahan Belanda ataupun Jepang tempo dulu, sementara yang membedakan adalah bila dahulu dijajah oleh bangsa lain, sekarang dijajah oleh bangsanya sendiri.

Selanjutnya untuk menguji, apakah para pemimpin bangsa ini sungguh-sungguh amanah atau tidak (penghianat) dapat ditelusuri dari kinerja atas kekuasaan yang telah dimandatkan kepadanya. Jika kinerja yang di capai, bermuara pada kepentingan rakyat, itu adalah pertanda keamanahan, tetapi sebaliknya jika kinerja yang dicapai lebih bermuara pada kepentingan pribadi dan kelompoknya, sementara persoalan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan rakyat tetap saja membelenggunya, maka itu pertanda telah terjadi penghianatan atas amanah rakyat, atau dengan kata lain telah terjadi penjajahan atas rakya atau bangsanya sendiri.

Ahirnya, semoga di usia yang ke 76 tahun ini, Indonesia tetap berbenah dan bisa menjadi negara kuat setara dengan negara negara lain di Dunia.

Dirgahayu kemerdekaan RI yang ke 76 tahun. Tetap jaya wahai negeriku Indonesia.(*)

Pos terkait