Kritik dan Imunitas Birokrasi

Oleh : Tamin Hi. Ilan Abanun

Bacaan Lainnya

Dosen FISIP UMMU

Dalam menghadapi masyarakat yang semakin kritis, aparatur pemerintah harus mampu bersikap Arif dan bertindak bijaksana, karena itu keanekaragaman pendapat yg dikemukakan secara jujur hendaknya disambut dengan hati terbuka dan prasangka baik.

Kita tidak mempersoalkan siapa yang mengeluarkan pendapat, yang kita timbang-timbang bersama adalah apa pendapat yang di kemukakan, apapun yang di katakan, siapapun yang mengatakan, akan kita terima sebagai keputusan bersama, asalkan hal itu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pendapat yg diwujudkan dalam kritik-kritik itu merupakan bahan berharga untuk perbaikan pemerintahan pada hari-hari mendatang. Kritik akan diperhatikan dengan jernih dan hati lapang. Demikian yg disampaikan oleh Bung Karno, Presiden RI pertama.

Sungguh mengesankan pesan dan seruan pejabat dan mantan pejabat di negeri ini. Sayangnya, dalam kenyataan seringkali menunjukkan hal yang sebaliknya. Aparat birokrasi kita cenderung defensif, represif dan alergi terhadap kritik, koreksinya dan perbedaan pendapat. Karena birokrasi kita sudah sedemikian tercipta “untuk”imun terhadap kritikan. Birokrasi dan kritikan ibarat mencampur minyak tanah dengan air. Tidak bisa menyatu atau melarut. Seperti ada dinding yang memisahkan keduanya. Penyakit kekakuan gerak, tidak peka, “mati rasa” dan bersifat defensif terhadap tuntutan masyarakat, membuat aparatur birokrasi tidak dapat sepenuhnya memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang baik dan unggul.

Karena itu, untuk membersihkan penyelenggaraan birokrasi dan praktek-praktek penyimpangan bukan hanya supremasi hukum yg harus di tegakkan. Birokrasi yang proaktif dan responsif niscaya mampu mengonsolidasikan diri dengan dinamika perubahan dan arus tuntutan masyarakat yg semakin kritis, terbuka dan aspiratif.

Selama kritik dianggap sebagai sikap ekspresi sentimen, antipati dan membangkang terhadap birokrasi, maka selama itu pula pejabat birokrasi kita akan mengidap penyakit alergi terhadap kritik. Hal tersebut setidaknya terbukti dari sebuah penelitian kualitatif yang mempergunakan teknik wawancara secara langsung dan mendalam oleh M. Alwi Dahlan, dan memberikan simpulan yg sederhana bahwa tidak ada orang yg senang dikritik, jadi, andai kata ditanyakan kepada masyarakat tentang persepsi mereka tentang sikap pejabat terhadap kritik, sebagian besar mungkin akan menjawab, bahwa sebagian pejabat Indonesia tidak biasa menghadapi kritik, tidak mau di kritik atau tidak bersedia mendengarkan kritik (Prisma,, 21).

Begitulah kira-kira cerita dan nasib sebuah kritik, yang harus diakui dengan jujur, sepertinya tidak ada ruang batin yang lapang, yang mengalokasikan energi untuk memandang secara apresiatif, positif, dan konstruktif terhadap masukan berupa kritik dan koreksi. Lebih luas lagi di dalam format budaya (Politik) kita, tempat sifat dan budaya feodal masih bercokol, belum banyak orang berbesar hati mau menerima kritik dengan prasangka baik, tulus dan hati yang bersih.

Lebih parah lagi, para pejabat publik kita pada umumnya, kerap menganggap kritik sebagai rongrongan yang bisa meruntuhkan kewibawaan dan kehormatan. Kritik dianggap sebagai ancaman yang bisa saja mempentalkan mereka dari kedudukan jabatan publik, dari kursi empuk yang didudukinya, atau kekuasaan yang digenggamnya. Sehingga sudah menjadi rahasia umum, bahwa pejabat kita tidak saja alergi terhadap kritik, tapi kerap menaruh curiga yang berlebihan atas suatu kritikan. Terutama ketika isi kritik dikaitkan langsung atau tidak langsung terhadap kelangsungan kekuasaan. Dengan kata lain, setiap yang mengotak-atik kemapanan sebuah kekuasaan politik, ia harus berhadapan dengan sumber daya represif bahkan koercion pemegang kekuasaan Karena dianggap sebagai gangguan dari dalam di dalam format kekuasaan politik yang di kembangkan secara totaliter-otoriter.

Cerita masa lalu telah memberi pengalaman pahit, dimana setiap pikiran-pikiran kritis disumbat, aksi protes dibungkam, gerakan-gerakan intelektual dipatahkan ditengah jalan oleh rezim kekuasaan yang hegemonik, dominatif dan kooptatif. Yang demikian biarlah menjadi cerita masa lalu. Saatnya kita semua menyadari, bahwa di dalam diri dan jabatan sebenarnya mengandung suatu resiko yang melekat, bahwa jabatan dan kedudukan niscaya tidak terlepas dari kritik, kontrol atau setidak-tidaknya suatu koreksi, manakala terdapat indikasi penyimpangan atau kelemahan di dalam menjalankan tugas, kewajiban dan pekerjaannya selaku aparatur pemerintahan.

Soal kita sekarang adalah, bagaimana menciptakan suatu kultur dan semangat dalam kehidupan berpemerintahan kita yakni mengembangkan budaya kritis, memperluas Spektrum partisipasi termasuk dalam mengakomodasi pelontaran gagasan dan kritik, membuat ruang publik dan ruang kreatif yang lebih terbuka agar setiap prakarsa dari bawah dapat mewarnai kehidupan demokrasi di negeri ini secara kondusif.(*)

Pos terkait