Wabup Halbar Minta BPKP Audit Anggaran Pekerjaan Jalan Peot-Sasur

  • Whatsapp

Wakil Bupati Halbar; Djufri Muhamad

JAILOLO – Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Barat (Halbar) Djufri Muhamad meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Maluku Utara (Malut) untuk mengaudit anggaran pekerjaan jalan dari Desa Peot menuju Desa Sasur, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halbar.

Hal ini disampaikan Djufri Muhamad saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Rabu (04/08/2021).

Menurutnya, pekerjaan itu telah menghabiskan anggaran sebesar Rp.28 miliar yang bersumber dari dana pinjaman Pemkab Halbar dimasa kepemimpinan Dany Missy senilai Rp.159 miliar.

“Anggaran pekerjaan jalan tersebut senilai Rp28 miliar, dari anggaran itu seharusnya pekerjaan sudah tuntas, tapi fakta lapangan kurang lebih empat titik tidak dikerjakan dan tanpa alasan. Analisa saya mungkin ada jembatan yang yang belum dibangun, sehingga jalannya juga di biarkan hingga kerusakan yang begitu parah,” ujar Djufri.

Djufri menyatakan, telah memerintahkan Kadis PU dan Kabid Binamarga untuk meninjau lokasi dan mengukur kembali titik-titik ruas jalan yang belum dikerjakan.

Ia menegaskan, Pemda Halbar akan meminta BPKP untuk melakukan audit agar bisa mengetahui kejelasan anggaran yang digunakan dalam pekerjaan tersebut.

“Saya sudah perintahkan Kadis PU dan Kabid Binamarga untuk turun mengukur panjangnya berapa meter, kemudian berapa jembatan yang harus dibangun. Kita juga akan melakukan kroscek kembali apakah pekerjaan jalan itu sudah masuk pada anggaran senilai Rp28 miliar itu atau tidak. Kalau memang sudah masuk, maka harus kita minta BPKP untuk audit,” tegasnya.

Djufri juga memerintahkan Kadis PU untuk melakukan kroscek terkait realisasi anggaran pekerjaan jalan tersebut agar diketahui, jika realisasi anggaran sudah 100% maka pihak Kontraktor wajib segera menyelesaikannya.

“Kalau memang sudah dicairkan 100% saya minta kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tapi kalau kontraktor tidak mau menyelesaikan maka pmeda tidak akan tinggal diam,” tegasnya lagi.

Djifri mengemukakan, dirinya telah mempelajari Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) tentang pekerjaan itu dan menemukan adanya kelebihan membayar senilai kurang labih Rp900 juta.

“Jadi nanti dikroscek ulang apakah 900 juta itu anggaran yang belum dibangun atau bagaimana. Untuk mengetahui hal itu tidak ada cara lain kita akan meminta internal lembaga seperti Inspektorat untuk menghitung. Saya tekankan akan menyurat ke BPKP biar lebih jelas,” pungkasnya.

Mantan Anggota DPRD Halbar tiga periode ini memberikan apresiasi terhadap masyarakat Desa Sasur yang berbesar hati untuk melakukan swadaya pembuatan jalan setapak untuk dilewati. Bahkan menyumbang bahan seperti puluan sak semen.

“Saya juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Desa Sasur. Jadi jalan rusak berat itu diinisiatifkan waktu itu untuk mengerjakan jalan setapak itu,” pungkasnya.(red)

Pos terkait