JERAT PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAKS)

Oleh: Muh. Hafiluddin, SH.MH.

Bacaan Lainnya

Kemajuan teknologi, keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat saat ini seakan tidak terkontrol lagi, akibatnya setiap informasi yang kita peroleh tidak dapat langsung di telan mentah – mentah kerana tidak sedikit berita/informasi yang beredar di medsos dan di masyarakat saat ini mengandung kebohongan yang justru dapat merugikan pribadi seseorang tertentu atau masyarakat.

Kebohongan – kebohongan yang saat ini kita temukan bukan hanya kebohongan yang di sebarkan oleh masyarakat umum, namun tidak jarang informasi/berita bohong yang kita dapatkan di keluarkan oleh pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Pemberitaan yang mengandung kebohongan atau yang kita kenal saat ini dengan istilah Hoaks sangat merugikan masyarakat sehingga tak jarang pula oang –orang yang menyebarkan/menyiarkan berita bohong akhirnya berhadapan dengan hukum dan berakhir di jeruji besi karena merugikan orang lain.

Lalu di benak pembaca mungkin muncul pertanyaan, kebohongan seperti apa yang dapat dikenakan pidana? Apakah semua kebohongan bisa dipidana? Jawabannya tentu tidak. Tidak semua kebohongan dapat di pidana.

Menurut abdul Fickar Hadjar ahli hukum pidana menyatakan bahwa kebohongan dalam hukum dibagi menjadi 2, Pertama Kebohongan Putih dan Kebohongan Hitam. Kebohongan Putih adalah kebohongan yang sengaja di buat untuk menstabilkan atau menetralkan suatu keadaan. Sedangkan Kebohongan Hitam adalah kebohongan yang di buat untuk menciptakan keadaan yang mebuat ketertiban umum terganggu dan merugikan seseorang ataupun suatu kelompok.

Namun berita bohong yang dilarang untuk disebarkan dan dapat dipidana dalam hal ini adalah berita bohong yang dapat dan / atau merugikan seseorang atau suatu kelompok masyarakat.

Oleh karena penyebaran berita bohong yang dapat dipidana mengharuskan adanya kerugian yang timbul/dirasakan oleh seseorang atau kelompok dari tersebarnya berita bohong tersebut, maka Keberadaan ketentuan tentang penyebaran berita bohong di kategorikan sebagai delik materil.

Artinya seseorang baru dapat dipidana jika berita bohong yang disebar tersebut telah menimbulkan kerugian nyata/dapat dihitung terhadap seseorang tertentu atau kelompok tertentu, hal ini senada dengan apa yang telah dikatakan oleh Prof. Andi Hamzah dalam komentarnya pada saat beliau menanggapi kasus berita bohong yang di sangkakan oleh seorang pengamat politik berinisial “RS” di ILC (Indonesia Lawyers Club) Tanggal 9 Oktober 2018 yang disiarkan di Tv One yang mana pada saat itu RS di sangaka menyebar berita bohong sehingga dijerat dengan  Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946.

Dalam kesempatan tesebut beliau mengatakan bahwa pemberlakuan pasal berita bohong mengharuskan adanya kerugian yang timbul akibat tersebarnya berita bohong tersebut sehingga seseorang baru dapat dipidana atau memenuhi kualifikasi dari pasal penyebar berita bohong tersebut jika dengan jelas/terang telah terjadi kerugian akibat beredarnya berita bohong tersebut. Sehingga kejahatan penyebaran berita bohong dapat di kualifikasikan sebagai delik materil.

Lalu pasal apa saja yang dapat menjerat seseorang karena telah menyebarkan berita bohong? Jawabannya tergantung dari konteks berita bohong yang disebarkannya. Jika berita bohong yang disebarkan/dilontarkan dengan menggunakan media elekronik yang dapat mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik maka kebohongan tersebut dapat di jerat dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah di ubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun ketentuan yang dapat menjerat berita bohong yang dilakukan menggunakan media elektronik seperti yang disebut dalam pasal 28 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 27 Ayat,(3) dan Ayat (4) serta Pasal 29. Namun perlu di ketahui bahwa karena berita bohong merupakan delik materil sehingga mengharuskan adanya kerugian yang timbul, maka untuk menjerat seseorang karena menyebar berita bohong berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengharuskan adanya kerugian pula namun dalam pasal 28 Ayat (1) kerugian yang di timbulkan adalah kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang diakibatkan karena berita bohong yang disebarkan oleh seseorang/produsen. Sedangkan untuk pasal 28 Ayat (2) mengharuskan adanya kerugian yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengharuskan adanya kerugian yang di rasakan oleh seseorang atau masyarakat karena berita bohong tersebut mengakibatkan tercemar nama baik seseorang. Kemudian Pasal 27 Ayat (4) UU ITE mengharuskan adanya berita bohong yang berisi ancaman atau pemerasan sehingga seseorang mengalami kerugian akibat berita bohong tersebut. Sedangkan pasal 29 UU ITE mengharuskan berita bohong mengakibatkan seseorang terancam dan merasa takut.

Adapun berita bohong yang dilakukan dengan cara konvensional/secara langsung (tidak menggunakan media elektronik) dapat dijerat dengan Pasal – pasal berikut antara lain Pasal 14 Ayat (1) dan (2), Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan Hukum pidana. Dimana dalampen peneyabaran berita bohong yang di kualifikasikan dalam pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 mengharuskan adanya akibat berupa terjadinya keonaran dalam masyarakat akibat penyampaian berita bohong tesebut. Arti keonaran dalam pasal inipun lebih lanjut di jalaskan oleh Prof Andi Hamzah dalam diskusi ILC Tanggal 9 Oktober tahun 20018 menyatakan bahwa dalam KBBI Arti keonaran dapat diartikan terjadinya keributan dimana keributan tersebut sampai menurunkan aparat kepolisian untuk mengamankan keributan tersebut.

Selain pasal – pasal yang di sebutkan diatas, penyebar berita bohong juga dapat di jerat dengan pasal 310,311,Pasal 378 dan Pasal 390 KUHP. Pasal 310 KUHP Tentang pencemaran nama baik yang mengharuskan dari berita bohong yang disampaikan secara lisan/tulisan tersebut mengakibatkan nama seseorang tercemar. Namun terdapat pengecualian dan tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik jika seseorang membuka aib seseorang dalam rangka untuk kepentingan umum dan/atau untuk pembelaan diri hal ini sebagaimana disebut dalam pasal 310 Ayat (3) menyebutkan “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Pasal 311 KUHP dapat diterapkan kepada seseorang yang dengan berita bogohong yang disebar tersebut mengakibatkan orang lain terfitnah/nista. Pasal 378 dapat juga di terapkan jika kebohongan yang dilakukan seseorang mengakibatkan seseorang tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang (Penipuan).

Sedangkan Pasal 390 KUHP dapat di terapka jika berita bohong yang dilakukan seseorang mengakibatkan harga barang- barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik.

Selain itupula seseorang juga dapat dikenakan Pasal dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan diskriminasi Ras dan etnis jika dalam menyebarkan berita bohong mengakibatkan/menimbulkan rasa benci terhadap seseorang karena perbedaan ras dan etnis hal tersebut sebagaimana telah diataur dalam pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008.

Sedangkan Khusus untuk seseorang yang membuat/memeberikan laporan palsu dan keterangan palsu dibawah sumpah dapat di jerat Pasal 220 KUHP (laporan Palsu) dan Pasal 240 (Keterangan Palsu/Sumpah Palsu).

Maka berdasarkan uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa pasal dan aturan yang dapat menjerat seseorang yang menyamapaikan berita bohong. Mulai dari UU ITE ,UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana , KUHP dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Adapun jika masih terdapat pasal – pasal dan aturan lain yang dapat menjerat pelaku penyebar berita bohong yang belum sempat penulis sebut dan uraiakan dalam tulisan ini maka hal tersebut merupakan keterbatasan penulis sebagai manusia.

Akhirnya penulis berharap agar pembaca dapat memahami betul substansi dari kejahatan penyebaran berita bohong, penulis juga berharap agar masyarakat lebih bijak dalam mengemukakan pedapat dan menyebarkan berita kepada masyarakat baik secara langsung maupun dengan menggunakan media elektronik yang dapat menyebarkan informasi elektronik agar pembaca dapat terhindar dari jerat pidana.

“Mari mengenal Hukum untuk menjauhi Hukuman”. (*)

Pos terkait