Komisi I DPRD Halbar Bakal Panggil Kabag Pemerintahan

  • Whatsapp

Ketua Komisi I DPRD Halbar; Joko Ahadi

JAILOLO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat (Halbar) bakal memanggil Kabag Pemerintahan Halbar Demianus Sidete untuk dimintai keterangan terkait lahan yang membuat lambatnya pembangunan kelanjutan Gedung Area Sentra Home Industri di Desa Acango Kecamatan Jailolo.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Halbar Joko Ahadi kepada wartawan di kantor DPRD Halbar, Senin (26/07/2021).

“Ada laporan dari pemilik lahan tersebut yang melapor ke kita (Komisi I), katanya lahan itu belum ada tindaklanjut untuk pembayaran, sehingga pemilik lahan tidak mengijinkan untuk pembangunan Gedung Area Sentra Home Industri itu,”kata Joko.

Joko mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dinas Perindakop terkait kejelasan progres pekerjaan pembangunan Gedung Area Sentra Home Industri, namun keterangan Kepala Dinas Perindakop keterlambatan pekerjaan pembangunan tersebut diakibatkan karena masih tarik menarik soal lahan.

“Ini tugas bagian pemerintahan, jadi beberapa kali anggota Komisi I berkomentar untuk menanyakan terkait hal tersebut tapi malah balasan Kabag Pemerintahan dengan bahasa yang tidak etis, ini patut di pertanyakan,”ujarnya.

Menurut Joko, proyek pembangunan Gedung Area Sentra Home Industri itu telah menjadi konsumsi publik, bahkan penandatanganan kontrak telah berjalan kurang lebih tiga bulan ini, namun amatan komisi I hingga saat ini proyek tersebut nampak tidak jalan dengan alasan terkendala pada lahan, olehnya itu Komisi I berwenang untuk menanyakan kepada kabag pemerintahan terkait langkah penyelesaian lahan tersebut.

“Kalau soal lahan itu tupoksinya ada di Kabag Pemerintahan, nah ini yang harus dipertanyakan kepada Kabag Pemerintahan, alasan apa sehingga lahan tersebut belum selesai, kalau begini saja berarti pembangunan tersebut juga akan tidak jalan, ini jadi soal,”ujarnya.

Joko menambahkan, selain dari lahan pembangunan Gedung Area Sentra Home Industri, ada beberapa kasus yang sama seperti jalan menuju pelabuhan kontainer yang terletak di Desa Todowongi dan juga lahan pembangunan Puskesmas di Kecamatan Sahu Timur yang sempat menjadi polimik ditengah masyarakat.

“Jalan menuju pelabuhan kontainer itu kan tinggal di hubungi pemilik tanah yang ada di Papua saja, saya sudah kroscek lahan itu, tapi kan sampai saat ini tidak ada penyelesaian, ada juga lahan pembangunan Puskesmas di Sahu Timur, informasi terakhir sehari dua ini masih ada penolakan ini ada apa, jika terjadi aksi demonstrasi terkait lahan lahan tersebut Kabag Pemerintahan harus bertanggung jawab,”cetusnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Halbar ini mengaku telah menginstruksikan kepada stafnya untuk melayangkan surat pemanggilan terhadap Kabag Pemerintahan agar permalasahan tersebut dapat dibicarakan dan diselesaikan secara cepat demi kepentingan pembangunan tersebut.

“Saya sudah Intruksikan Staf saya untuk melayangkan surat panggilan ke Kabag Pemerintahan, biar hal ini diselesaikan dengan cepat, jangan lagi saling berbalsa pantun, saya tegaskan Kabag Pemerintahan harus hadir dalam panggilan ini biar kita bicarakan jalan keluar untuk menyelesaikan lahan ini,”tandasnya.(red)

Pos terkait