Kabag Pemerintahan Halbar Diminta Perjelaskan Pernyataan Anggota DPRD Yang Dianggap Gaduh

  • Whatsapp

Kantor DPRD Halmahera Barat

JAILOLO – Kabag Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Demianus Sidete diminta untuk menjelaskan pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PKB Albert Hama yang dianggap menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Apaa yang saya sampaikan di pemberitaan itu fakta lapangan yang saya dapatkan, bukan karang, saya minta Kabag Pemerintahan Demianus Sidete perjelas letak pernyataan saya yang menimbulkan kegaduhan, dari justru pernyataan kabag pemerintahan yang bikin gaduh,”cetus Albert Hama kepada MalutTimes.com, Sabtu (24/07/2021).

Albert menilai Pernyataan Kabag pemerintahan justru menimbulkan kegaduhan, pasalnya apa yang disampaikan terkait masalah kelanjutan pembangunan gedung Area sentra home industri yang berada di Desa Acango adalah hasil klarifikasi Kadisperindagkop melalui aplikasi WhatsApp, percakapan klarifikasi itu masih tersimpan hingga saat ini, olehnya itu dirinya menyampaikan sesuai hasil klarifikasi Kadis Perindakop.

Ketua Persatuan Alumni GMNI Maluku Utara ini menyampaikan, terkait pembangunan puskesmas Sahu Timur, pihak DPRD pernah didatangi oleh sejumlah elemen gerakan dari GMKI, GAMKI dan gabungan para tokoh adat untuk menolak dengan tegas terkait pembangunan puskesmas yang rencananya didirikan diatas lahan depan kantor camat Sahu Timur.

“Jadi setelah pertemuan bersama GMKI, GAMKI dan tokoh adat, DPRD langsung meninjau lokasi tersebut, dalam peninjauan itu DPRD meminta kepada tukang bangunan untuk menghentikan pekerjaan tersebut sembari menunggu kelanjutan pertemuan,”katanya

Menurut Albert dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh lima fraksi yaitu Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi gabungan Nasdem dan PAN, hasil dari pertemuan tersebut telah menyapakati untuk penolakan pembangun yang di bangun di depan kantor camat tersebut.

“Jadi ini yang saya maksudkan, saudara Demianus tidak loyal terhadap tupoksinya, data saudara Demianus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus disampaikan biar publik tau, sebagai wakil rakyat saya punya tanggung jawab untuk menegur pemerintah Daerah yang berbuat salah, Bupati dan Wakil sekalipun saya tegur apalagi bawahannya yang tidak peka terhadap kondisi sosial seperti ini, orang ini layaknya diberhentikan oleh Bupati,”cetusnya.

Senada disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Halbar Tamin Ilan Abanun, menurut Tamin dari pernyataan yang ditelaah, sebenarnya yang membuat gaduh adalah Kabag pemerintahan, bukan Albert Hama, sebab pernyataan Albert sangat jelas tujuannya.

“Pak Kabag Pemerintahan Demianus Sidete harusnya menyadari, memang kami DPRD khususnya komisi satu suda mengetahui betul bahwa masalah puskesmas sahu timur telah selesai, karena yang membuat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat Sahu Timur itu kami, bukan Demianus, dan waktu itu Demianus tidak ikut karena sedang berada di Loloda Tengah,”jelas Tamin

Tamin mengatakan, pernyataan Albert Hama sesuai fakta lapangan, dirinya menjelaskan pernyataan yang menyinggung permasalahan pembangunan Puskesmas Sahu timur itu dikarenakan menyusul masalah baru yaitu kelanjutan pembangunan Area home industri di desa acango dan masalah lahan pembangunan jalan menuju kontainer di Desa todowongi

“Nah dengan adanya dua masalah ini maka selaku anggota DPRD, jangankan Albert Hama saya pun meragukan kinerja Kabag pemerintahan, kalau saya, justru yang membuat gaduh itu Kabag Pemerintahan bukan anggota DPRD, Kabag Pemerintahan bekerja tidak mengindahkan aturan,”ujarnya

Tamin menyarankan terkait penyelesaian lahan untuk jalan menuju pelabuhan kontainer di Desa Todowongi, Kabag Pemerintahan harus melihat Undang Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan pasal 58 ayat 1 sampai 6 untuk mendapatkan solusi,

“Daripada memilih berdebat dengan DPRD, saya sarankan Kabag Pemerintahan baca aturan, sebab Kritik DPRD adalah format pembangunan politik itu sendiri, itu yang seharusnya Demianus pahami, bukan memilih berdebat dengan DPRD dan meremehkan DPRD dengan bahasa gaduh dan ngaur,”pungkasnya

Tamin menegaskan sebagai anggota DPRD, pihaknya tetap menyampaikan kritikan terkait perbaikan pelayanan, dirinya berharap pemerintah Daerah tidak alergi dengan kritikan, sebab kritik itu sebagai alat uji Demokrasi.

Jadi DPRD dan pemerintah itu tidak bisa alergi kritik, pejabat pemerintah yg alergi terhadap kritik sama halnya dia tidak mau membangun demokrasi di negeri ini, kami DPRD sebagai lembaga pengawasan, sampai kiamat pun tetap mengkritik pemerintah untuk perbaikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,”tandasnya.(red)

Pos terkait