Kabag Pemerintahan Sebut Albert Hama Pembuat Gaduh

Ilustrasi Polimik Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Kabag Pemerintahan Dan DPRD Halbar

Bacaan Lainnya

JAILOLO – Kabag pemerintahan Halmahera Barat (Halbar) Demianus Sidete menilai pernyataan Anggota DPRD dari Fraksi PKB Albert Hama menimbulkan kegaduhan di tengah upaya pembangunan Infrastruktur oleh Pemda Halbar, pasalnya pernyataan Albert terkesan begitu ngotot terkait permasalahan lahan pembangunan Puskesmas Akelamo Sahu Timur.

Demianus mengatakan, soal lahan yang sengaja di opinikan oleh Albert Hama sebenarnya telah selesai, karena sudah ada kesepakatan antara masyarakat bersama Bupati dan unsur pimpinan DPRD, menurutnya kesepakatan itu di setujui dengan menggeser posisi rencana bangunan puskesmas ke belakang dari rencana awal, sehingga pembangunan Puskesmas saat ini telah di laksanakan.

“Jadi jika hari ini seorang Albert Hama kemudian membuat gaduh dengan meniup isu yang kaitannya dengan permasalahan lahan Puskesmas Akelamo, bagi saya ini wajib di pertanyakan, Jangan jangan ada kepentingan tertentu yang sengaja “Back Down” permasalahan yang berkaitan dengan lahan puskesmas Akelamo, padahal permasalahan itu telah selesai,”cetus Demianus.

Demianus menyarankan, seharusnya sebagai anggota DPRD, Albert Hama lebih berkonsentrasi dengan permasalahan pembangunan yang di hadapi Pemerintah Daerah yang saat ini masih dalam proses penyelesaian, bukan untuk permasalahan yang telah selesai, sehingga dengan demikian dapat memberi masukan bagi Pemerintah Daerah.

“Apa yang di lakukan Pemda lewat kebijakan penentuan lahan oleh bagian pemerintahan adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat, tidak ada tendensi lain,”ujarnya

Demianus lantas menilai, jika isu yang berkaitan soal lahan Puskesmas terus menerus di hembus, sama halnya Albert sengaja menggelinding opini dan terkesan mebuat gaduh di tengah upaya pembangunan yang di laksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Halbar Tamin Ilan Abanun mengatakan, Seharusnya Demianus Sidete berterimakasih kepada DPRD bukan mengatakan kritik DPRD tidak substantif dan terkesan ngaur.

“saya mau tanya kepada kabag pemerintahan mana kritik DPRD yang tidak mendasar atau tidak substantif,”cetusnya.

Tamin menguraikan terkait pembangunan Puskesmas sahu timur dan pembangunan kelanjutan gedung area sentra home industri yang terletak di desa acango itu bensr telah menjadi masalah publik yang membutuhkan penanganannya.

“Kami DPRD menjalankan fungsi pengawasan, tidak hanya asal teriak kami juga turun lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat,”katanya

Menurut Tamin, masalah yang terjadi di puskesmas sahu timur itu murni aspirasi masyarakat, bukan DPRD mengarang, begitu juga dengan masalah kelanjutan pembangunan gedung Area sentra home industri yg berada di desa acango.

“itu juga masalahnya jelas, ketika anggota DPRD yang diwakili oleh Albert Hama berkoordinasi dengan kadis perindagkop, beliau mengatakan bahwa semua alat sudah siap bekerja, namun penyelesaian sengketa lahan masih menjadi tarik menarik, Ini bahasa yang disampaikan langsung oleh kadis perindagkop, itu artinya ada masalah sehingga pembangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan,”jelas Tamin.

Tamin menambahkan, hal tersebut tentu belum ada titik temu antara pemerintah dan pemilik lahan terkait dengan besaran harga tanah atau mungkin ada alasan lain, tapi dengan adanya koordinasi DPRD dengan Kadis perindagkop menunjukan bahwa ada masalah dalam kelanjutan pembangunan gedung area home industri tersebut.

“Jadi Kritik DPRD itu benar dan tepat sasaran, atau menurut Kabag Pemerintahan Kritik DPRD yang tidak substantif dan terkesan ngaur itu seperti apa,”ujarnya

Tamin menjelaskan terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi pelayanan publik telah diatur dalam peraturan perundang undangan, dirinya menyarankn Kabag Pemerintahan tetap melakukan komunikasi intens dengan pemilik lahan agar secepatnya menjalankan proses pembangunan kelanjutan gedung area sentra home industri.

“Kritik DPRD kepada Pemda itu dalam rangka meluruskan fakta dan menegakan aturan sehingga kaidah-kaidah kritikan membangun itu tetap diikutsertakan salah satunya adalah identifikasi masalah, saya minta Demianus pergunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi, jangan menyebut kritik DPRD itu ngaur,”tandasnya mengakhiri.(red)

Pos terkait