DPRD Halbar Angkat Bicara Terkait Pengadaan Sapi Kurban Melalui Anggaran DD

Anggota DPRD Halbar Fraksi Hanura; Tamin Ilan Abanun

JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat (Halbar) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Tamin Ilan Abanun angkat bicara terkait Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar tentang pengadaan sapi kurban disetiap Desa dengan menggunakan dana Desa (DD).

“Kalau saya ditanya mengenai kebijakan Pengadaan 165 ekor sapi oleh Pemda di hari raya Idul Adha, sebagai wakil rakyat saya sampaikan ini kebijakan yang cukup baik yang ditunjukan Pemda Halbar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Halbar, namun asal muasal anggaran yang digunakan untuk pengadaan 165 sapi tersebut dikabarkan di serap melalui DD cukup memprihatinka, karena ini kebijakan yang agak beresiko,”ujar Tamin kepada wartawan, Rabu (21/07/2021).

Tamin mengatakan, ada dua perspektif yang dilihat, Pertama adalah prinsip umum prioritas penggunaan DD dan kedua adalah Peraturan Bupati (Perbub) yang akan dibentuk Pemda Halbar untuk membeck up kebijakan pengadaan 165 ekor sapi yang aliran dananya dari DD.

“Jadi ada kurang lebih tujuh prinsip prioritas penggunaan DD yaitu, prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, prinsip terfokus, partisipatif, swakelola dan berbasiskan sumber daya desa, dari sejumlah prinsip ini, pintu masuk Pemda Halbar dalam pengambilan kebijakan terkait 165 ekor sapi ini tidak ada,”cetusnya.

Menurutnya, jika kebijakan itu dipikirkan oleh Pemda terkait celah melalui kebutuhan prioritas, terjemahannya adalah mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan Kepentingan masyarakat desa, hal ini sangat tidak mungkin dan tidak tepat untuk menjadi rujukan Pemda dalam mengambil kebijakan.

Anggota DPRD dari Fraksi Hanura ini menjelaskan, jika dilihat lebih detail dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT),  selain prinsip umum prioritas penggunaan Dana Desa, juga dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang dan pelaksanaan program serta kegiatan bidang prioritas daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

“Mungkin ini menurut Pemda sebagai pintu masuk untuk mengambil kebijakan terkait pengadaan 165 ekor sapi tersebut, namun menurut saya ini juga tidak pas digunakan sebagai rujukan pengambilan kebijakan itu, sebab prioritas penggunaan DD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik, di titik ini saya kembalikan ke masyarakat untuk menilai kebijakan tersebut,”ucapnya

Mantan Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Sospol Muhammadiyah Maluku Utara ini menambahkan, dalil Pemda Halbar dalam membentuk payung hukum untuk melindungi Pemerintah Desa dalam penganggaran pembelian sapi yang menggunakan DD sangat melenceng sebagaimana mestinya, pasalnya setiap kebijakan yang dibuat harus didasari dengan aturan yang menjadi rujukan.

“Pembentukan Perbup dibenarkan dalam regulasi, tapi tata caranya yang salah, Perbup harus duluan dibentuk agar menjadi dasar Pemda dalam implementasi kebijakan, saya ingin menyarankan ke Pemda agar produk hukum daerah serius di perhatikan pembentukannya, agar hal-hal yang sifatnya mendesak seperti ini kita tetap dalam koridor regulasi,”pungkasnya

Sebab apapun kondisinya lanjut Tamin, Permendes PDTT mengatur jelas bahwa melalui mekanisme prioritas penggunaan DD yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa.

“Kita semua berharap agar kebijakan Pemda terkait dengan pengadaan 165 ekor sapi ini sudah di bahas dalam musyawarah desa, kitapun harus tetap yakin dan percaya atas kebijakan ini, Karena menurut pemda, kebijakan inilah yang terbaik untuk masyrakat Halbar khusus muslim yang sementra melaksanakan hari raya kurban,”katanya

Terkait dengan hal tersebut, Tamin menyerahkan sepenuhnya kepada Pemda Halbar, sebab menurut dia, pada akhirnya yang melakukn pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas DD oleh Pemerintah Desa adalah Bupati sendiri, dirinya berharap kebijakan itu tidak terjadi masalah di kemudian hari.(red)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Organisasi Ana Sua Di Jakarta Raya Desak Polres Kepsul Usut APD Mubajir

Kam Jul 22 , 2021
Sekretaris Ana Sua; Risman Panigfat SANANA – Organisasi Ana Sua yang berada di Jakarta Raya mendesak Polres Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) agar secepatnya mengusut Alat Pelindung Diri (APD) yang mubajir di Istana Daerah (Isda) Kepsul dan juga anggaran Covid-19 senilai Rp 46 Miliar yang terkesan tertutup penggunaannya. Sekretaris Ana Sua […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!