DPRD Halbar Nilai Alasan Sengketa Lahan Pembangunan Sentra Hom Industri Tidak Logis

Anggota DPRD Halbar; Tamin Ilan Abanun

JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat (Halbar) menilai alasan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Martinus Djawa terkait sengketa lahan yang menyebabkan mangkraknya pembangunan kelanjutan Gedung Area Sentra Home Industri di Desa Acango Kecamatan Jailolo sangat tidak logis.

Hal ini disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Halbar Tamin Ilan Abanun kepada MalutTimes.com, Selasa (20/07/2021).

Menurut Tamin, Seharusnya masalah sengketa lahan yang terjadi dalam kelanjutan pembangunan gedung Area Sentra Home Industri itu tidak terjadi apabila pemerintah Daerah punya langkah untuk mengaturnya, sebab menurutnya, setiap Daerah ketika beri kewenangan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan oleh negara disertai dengan regulasi yang mengaturnya.

“Ini suatu kesalahan pemkab halbar, mengapa demikian, Sebab pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum itu diatur oleh negara dalam bentuk peraturan perundang undangan,”cetusnya.

Tamin menguraikan terkait regulasi yang mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2021 yang menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum.

“Dalam pasal 4 PP nomor 19 Tahun 2021 itu jelas, setiap instansi yg memerlukan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum harus membuat rencana pengadaan tanah, kemudian pada pasal 6 juga menjelaskan bahwa pengadaan tanah itu harus ada dokumen perencanaan yang memuat preferensi bentuk ganti kerugian,”jelasnya.

Anggota DPRD dari Fraksi Hanura ini mengatakan, tahapan tersebut harus dilalui oleh instansi terkait seperti Disperindagkop, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan, hal ini mestinya dilakukan sebelum adanya rencana untuk pembangunan sehingga termuat dalam dokumen dan ditetapkan oleh pimpinan instansi kemudian diajukan ke bupati.

“Jadi Bukan hanya uji kelayakan lokasi, tapi harus dilakukan survei sosial ekonomi, kemudian dampak sosial yang mungkin timbul serta perkiraan nilai tanah dan ganti kerugian, semuanya sudah harus termuat dalam dokumen perencanaan, kalau kita mengikuti tahapa yang diatur dalam PP 19 ini sangat jelas dan terarah,”ujarnya.

Tamin mempertanyakan terkait tahapan dalam perencanaan pembangunan kelanjutan Gedung Area Sentra Home Industri sudah melewati tahapan yang dimaksud atau belum, sebab yang disampaikan Tamin terkait langkah-langkah Pemda harusnya dilakukan sebelum mengambil sebuah keputusan untuk membangun sebuah bangunan untuk khalayak umum.

“Sekarang saya tanya, kegiatan ini mengikuti tahapan atau tidak, sebab sesuai pengalaman bukan cuma ini, dalam banyak kasus sering terjadi pengaburan aturan, misalnya Zonasi Indomaret dan lokasi puskesamas Sahu timur dibangun hanya mengikuti selera tidak merujuk pada tata ruang daerah dan penatagunaan tanah,”katanya

Sebagai Ketua Bapemperda, Tamin menyarankan kepada Bupati dan Wakil Bupati Halbar James Uang dan Djufri Muhamad agar lebih memperkuat pembangunan hukum, pasalnya sering terjadi permasalahan dalam sebuah pembangunan itu terletak pada dua hal yaitu lemahnya pembangunan hukum dan pengabaian kita terhadap aturan.

“Kalau kita bicara soal Konsep DIAHi harus berawal dari perbanyak produk hukum Daerah, sebab masalah pelayanan publik yang banyak dikeuhkan masyarakat, seperti lokasi Indomaret, pembangunan Puskesmas Sahu timur dan masalah tarik menarik lahan pembangunan Area sentra home industri ini adalah bukti lemahnya pembangunan hukum di Halmahera Barat,”pungkasnya.

Padahal tambah Tamin, Ketika Undang Undang nomor 25 tahun 2009 di bentuk oleh negara, Daerah-daerah di Indonesia semuanya bergerak menerjemahkan dalam peraturan daerah tentang pelayanan publik, saat ini setiap daerah sudah naik satu level, dan tidak lagi bicara lagi tentang pelayanan publik, namun sudah berada pada level untuk membentuk perda tentang mutu pelayanan publik.

“Daerah lain sudah naik level, mereka tidak lagi berbicara tentang pelayanan publik tapi yang dibicarakan adalah membentuk perda tentang mutu pelayanan publik, Halbar ini sudah kurang lebih 20 tahun berotonomi, tapi tidak ada perda tentang pelayanan publik, begitu juga dengan peratura perundangan lain,”ujarnya.

Mantan Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Sospol Muhammadiyah Maluku Utara ini memberikan contoh misalnya Perpres  tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pasar modern di setiap daerah sudah menerjemahkan dalam bentuk perda tentang perlindungan pasar tradisional dan modern, namun Halbar tidak perny melakukan hal tersebut, sehingga dirinya menilai alasan Kadis Perindagkop dan UKM Martinus Djawa sangat tidak logis.

“Daerah lain perda tentangg tata cara buka tutup rekening SKPD saja di Perdakan tapi Halbar, jangankan iti, program-program prioritas seperti pertanian perikanan dan kelautan serta pariwisata saja tidak ada payung hukum, bagaimana mungkin kita bicara tentang keadilan, kesejahteraan dan pemerintahan yang demokratis,”tandasnya.(red)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

DPRD Halbar Angkat Bicara Terkait Pengadaan Sapi Kurban Melalui Anggaran DD

Rab Jul 21 , 2021
Anggota DPRD Halbar Fraksi Hanura; Tamin Ilan Abanun JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat (Halbar) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Tamin Ilan Abanun angkat bicara terkait Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar tentang pengadaan sapi kurban disetiap Desa dengan menggunakan dana Desa (DD). “Kalau saya ditanya mengenai […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!