DPRD dan Pemkab Halbar Tetap Komitmen Resmi Kecamatan Loteng

Anggota Komisi I DPRD Halbar, Atus Sandiang Saat Melakukan Hering Bersama Masa Aksi

JAILOLO – Meski mendapat penolakan terkait rencana peresmian Kecamatan Loloda Tengah (Loteng), Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halbar tetap komitmen untuk meresmikan pada Rabu, (14/7/2021).

Komitmen Pemkab Halbar bersama DPRD ini terlihat saat Aliansi Masyarakat Baja Jangailulu menggelar aksi penolakan pada Selasa, (13/7/2021) di depan Kantor DPRD Halbar.

Koordinator Lapangan (Korlap) Haeruman saat menyampaikan orasinya mengatakan, penetapan Ibu Kota Kecamatan di Desa Barataku tidak sesuai konsensus awal dari 10 Desa, menurutnya pemekaran Loteng dengan Ibu Kota Kecamatan di Baja sudah sejak pemerintahan Orde Baru pada tahun 2003 di era Pemerintahan Bupati Gaharal Syah, pemekaran kecamatan itu di rencanakan penetapan Ibu Kota Kecamatan di Desa Baja.

Dilanjutkan pada tahun 2007 Rencana pemekaran tersebut kemudian di lanjutkan di era pemerintahan Bupati Halmahera Barat Ir. Namto Hui Roba dengan melahirkan Konsensus 10 (sepuluh) Desa, salah satu butir konsesnsus tersebut Ibu Kota Kecamatan Loloda Tengah adalah Desa Baja.

“Diera pemerintahan Bupati Halmahera Barat Ir. Namto Hui Roba, dokumen pemekaran telah lengkap, mengingat adanya moratorium pemekaran oleh pemerintah hingga berakhirnya masa pemerintahan Ir. Namto Hui Roba,”koar Korlap.

Sedangkan diera pemerintahan Bupati Danny Missi lanjut Haeruman, moratorium pemekara dicabut oleh pemerintah dan rencana pemekaran di lanjutkan dengan tetap mengacu pada dokumen di era pemerintahan Ir. Namto Hui Roba, tetapi kebijakan politik Danny Misi menetapkan Ibu Kota Kecamatan Loteng beralih ke Desa Barataku.

“Kebijakan politik tersebut ditantang keras dan tidak disetujui oleh masyarakat hingga terbawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masyarakat menyampaikan keberatan terkait penetapan Ibu Kota Kecamatan Loteng di Barataku, keberatan ini di terima oleh salah satu kabid di Kemendagri, sempat Kabid tersebut menyampaikan apabila ada keberatan oleh masyarakat maka pemekaran perlu ditinjau kembali,”ujarnya.

Haeruman menambahkan di era pemerintahan Jemes Uang dan Jufri Muhamad ini malah memperburuk kondisi sosial di Loteng dengan rencana peresmian Kecamatan Loteng dengan Ibu Kota Kecamatan Barataku, sehingga Aliansi Alam Mabajanga dengan keras menolak Ibu Kota Kecamatan tersebut.

“Penolakan kami karena tidak sesuai konsensus awal, sehingga kami meminta untuk segera membatalkan peresmian tersebut agar tidak memicu konflik sosial di masyarakat,”tegasnya.

Aksi tersebut disambut oleh anggota komisi I DPRD Halbar, Atus Sandiang, dalam hering yang digelar didepan kantor DPRD Halbar, Atus mempertanyakan ke masa aksi terkait waktu, pasalnya dirinya mengaku heran semenjak empat tahun rencana pemekaran oleh pemerintah Daerah Halmahera Barat, tidak ada kritikan yang ditujukan kepada anggota DPRD Halbar.

“Selama 4 tahun ini tidak ada yang pernah komplain ke kami (DPRD), padahal ada tim yang datang ke Loteng untuk melakukan peninjauan lokasi, kalau ada penolakan harusnya sudah dilakukan sejak tim melakukan survei lokasi pusat kecamatan,”pungkasnya.

Karena tidak ada komplain, maka DPRD mengeluarkan rekomendasi untuk hadirkan pemerintah pusat dan melakukan peninjauan lokasi, Atus mengurai sejarah penetapan lokasi Ibu Kota Kecamatan Loteng, menurutnya dalam peninjauan lokasi ditemukan Desa Baja tidak layak dalam kajian akademik dan Barataku layak untuk proses pembangunan kecamatan jangka panjang.

“Dengan landasan itu sehingga bajak tidak masuk dalam pantauan pusat, dari hasil itulah, rekomendasi DPRD halbar, Baratku sebagai pusat kecamatan loteng. kan aneh ini, besok peresmian hari ini penolakan, DPRD tetap komitmen besok Pemda Halbar harus resmi Kecamatan Loteng,”cetusnya.

Bupati Halbar James Uang Saat Menemui Masa Aksi Di Halaman Kantor Bupati Halbar

Aksi yang sama dilakukan di depan Kantor Bupati Halbar, masa aksi kemudian diterima oleh Bupati Halbar, James Uang, dalam pertemuan itu, James menjelaskan, tahapan pemekaran kecamatan Loteng sudah lama, harusnya aspirasi penolakan itu disuarakan dari awal ke pemerintah Daerah, sehingga ada pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Hari ini biar bagimanapun, besok tetap saya resmi Loteng sebagai Kecamatan, dan Desa Barataku sebagai pusat Kecamatan, saya tetap komitmen itu”tegas James.

Orang nomor satu dilingkup pemkab Halbar ini mengaku, peresmian kecamatan Loteng harus dilaksanakan, karena hal tersebut telah disetujui oleh DPRD Halbar melalui Paripurna pengesahan perda.

“Ada cara lain untuk kita melakukan hal yang tidak mengecewakan masyarakat, misalnya ada keterwakilan pemerintahan kecamatan di Desa Baja, ini untuk memperpendek rentang kendali, sehingga bisa membantu masyarakat dalam pengurusan ke kecamatan, tapi kalau dituntut membatalkan itu tidak mungkin,”jelasnya.

Lanjut Politisi Demokrat ini, Pesoalan dua desa dikecamatan Loteng yang direncanakan pinda ke Halmahera Utara itu tidak segampang yang diucapkan, sebab proses pindah sebuah Desa dari Kabupaten ke Kabupaten memiliki aturan yang tidak bisa diabaikan.

“Kalau soal Masyarakat ingin pindah, itu tetap bersandar pada aturan, proses pindah itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, saya harap masa aksi dapat memahami itu,”tandasnya.(red)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemda Halbar Siapkan 1 Miliar Untuk Pilkades Serentak

Kam Jul 15 , 2021
  Wakil Bupati Halbar Djufri Muhamad saat Memberikan Sambutan Pada Acara Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades Serentak JAILOLO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menyiapkan anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak sebanyak Rp. 1 Miliar lebih. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Halbar Djufri Muhamad pada Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!