Akademisi Angkat Bicara Terkait Monopoli Pimpinan DPRD Halbar

Dosen Administrasi Negara UMMU Terante Syahroni A.Hirto

Bacaan Lainnya

JAILOLO-Akademisi Universitas Muhammadiyah (UMMU) Ternate Syahroni A. Hirto angkat bicara terkait Monopoli Unsur Pimpinan DPRD Halmahera Barat atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

“Ini sebenarnya hal teknis di DPRD, kan sudah ada tata tertib (Tatip) dan Petunjuk teknis (Juknis) di DPRD, hal hal politis semacam ini memang seharusnya menjadi pembahasan di Bapemperda,”kata Syahroni saat dihubungi wartawan melalui Via Telephon Sabtu (12/06/2021)

Menurut Syahroni setiap Perancangan Peraturan Daerah (Perda) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tupoksi kerjanya tetap melalui Bapemperda sesuai dengan agenda yang direncanakan dalam tahun ini berjalan

“Jadi setiap pembahasan Ranperda itu walaupun pertanggungjawabannya melekat pada unsur pimpinan DPRD tetap tupoksinya ada pada Bapemperda bukan berarti langsung diambil alih oleh ketua maupun Unsur Pimpinan DPRD lainnya,”pungkasnya

Dosen Administrasi Negara UMMU Terante ini menjelaskan tugas ketua dan unsur pimpinan DPRD Hanya bisa memberikan pernyataan mempercepat, atau mengusulkan untuk segera di bahas, namun soal teknis pelaksanaannya harus diserahkan ke Bapemperda sebagai tupoksi dalam ber DPRD yang telah dibagi bagi di dalam unsur DPRD

“kalaupun ini diambil alih oleh Pimpinan DPRD tanpa sepengetahuan Bapemperda, itu berarti pembahasannya di luar dari agenda Bapemperda,”tandasnya.(red)

Pos terkait