Bapemperda Nilai Unsur Pimpinan DPRD Monopoli Atas Pembahasan Ranperda

  • Whatsapp

Bapemperda DPRD Halbar Saat Melakukan Konferensi Pers

JAILOLO-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Halmahera Barat (Halbar) menilai unsur pimpinan DPRD Halbar terlalu monopoli atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Hal ini disampaikan wakil ketua Bapemperda DPRD Halbar Asdian Taluke dan didampingi anggota Bapemperda lainnya kepada wartawan dalam konferensi pers yang dilaksanakan diruang rapat banggar DPRD Halbar, Jumat (11/06/2021)

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Halbar Asdian Taluke pada konferensi pers mengatakan, Ranperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diambil alih oleh pimpinan DPRD dan dibahas lintas Komisi telah menyalahi tata tertib (Tatib) DPRD yang  tertuang dalam pasal 54  huruf J yang menjelaskan tugas Bapemperda adalah melakukan kajian tentang Peraturan Daerah (Perda)

“Pembahasan Ranperda yang diambil alih oleh pimpinan DPRD itu cacat prosedur, karena sampai sejauh ini Bapemperda tidak pernah diberikan kewenangan untuk membahas, oleh karena itu internal Bapemperda menolak pembahasan Ranperda tentang OPD yang cacat prosedur,”cetusnya

Politisi partai Gerindra Halbar ini mengungkapkan, unsur pimpinan DPRD terkesan arogansi dalam membuat suatu kebijakan yang tidak berkoordinasi dengan pihak Bapemperda

Asdian mengaku untuk Draft Ranperda OPD yang diajukan oleh Pemda Halbar hingga saat ini belum dikaji secara menyeluruh oleh Bapemperda dan telah diambil alih oleh Pimpinan DPRD.

“Penyerahan draft  Ranperda OPD terlalu terburu-buru, oleh karena itu Bapemperda berkeyakinan bahwa anggota maupun pimpinan DPRD tidak melakukan kajian,”pungkasnya

Senada disampaikan anggota Bapemperda Mahdin Husen, menurutnya, pembahasan Ranperda biasanya setelah penyampaian oleh Pemerintah Daerah, akan dibahas oleh Bapemperda, setelah itu ambil alih oleh pimpinan DPRD dan dibahas pada lintas komisi gabungan

“Ranperda itu biasanya, saat penyampaian oleh Pemda langsung diserahkan ke Bapemperda untuk dilakukan kajian, tapi sekarang saya juga tidak mengerti dua Ranperda mekanismenya lain,ini keliru,”katanya

Mahdin menambahkan, jika pimpinan berasumsi mekanisme yang dilakukan itu benar maka selama ini Ranperda yang pernah dibahas oleh Bapemperda dan di sahkan melalui paripurna itu cacat hukum

“Sebenarnya ada apa Ranperda ini diambil alih oleh Pimpinan DPRD dan dibahas bersama lintas komisi, tau prosei tidak unsur pimpinan,”imbuhnya

Politisi partai PKS Halbar ini menegaskan jika pimpinan DPRD memaksakan untuk membahas dilintas Komisi maka Bapemperda tidak mengahadiri Pembahasan Tersebut

Sementara anggota Bapemperda lainnya Albert Hama menuturkan, telah terjadi turbulensi dalam rapat pembahasan perubahan Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan OPD oleh pimpinan DPRD bersama lintas Komisi pada Kamis 10 Juni 2021 pekan kemarin

“Intinya pembahasan Ranperda ini harus dikembalikan pada Bapemperda untuk dilakukan pembahasan finalisasi sampai Paripurna,”tandasnya

Turut hadir dalam Konferensi Pers diantaranya Wakil Ketua Bapemperda Asdian Taluke (Gerindra) anggota Albert Hama (PKB), Mahdin Husen (PKS), Fonny Swatalbessy (Hanura), Sofyan Kasim (PDIP), Fandi Ibrahim (Golkar) dan Yan Frangky Luang (Demokrat). (red)

Pos terkait