Bendahara Desa Hoku-Hoku Kie Akui Tilep Dana Desa Rp.74 Juta

Ketua BPD Hoku-Hoku Kie, Stephanie Panawa

 

Ketua BPD Hoku-Hoku Kie, Stephanie Panawa

JAIOLO – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) patut diberikan apresiasi atas terobosan baru dalam mengawal mafia Dana Desa, mengapa tidak, di Desa setempat terjadi penyelewengan Dana Desa tahun anggaran 2020 yang tidak tersentuh oleh BPD sebelumnya.

Bacaan Lainnya

Dibawah kepemimpinan Stephanie Panawa BPD Desa Hoku-Hoku Kie yang baru dilantik satu bulan lalu berhasil membuat bendahara Desa Yulis Delima salah kaprah hingga mengaku adanya penyelewengan Dana Desa sebesar Rp.74 juta.

“Sesuai hemat kami ada dugaan penyelewengan Dana Desa di kisaran 102 juta lebih dan setelah ditelusuri ternyata ada pengakuan dari mantan bendahara Desa Yulis Delima yang termuat dalam surat pernyataan yang tertulis bahwa penyalagunaan DD 2020 dengan estimasi sebesar 74 juta rupiah,”ungkap Stephanie.

Fani sapaan akrab Stephanie ini menambahkan, selain hal tersebut ada satu item pembuatan aplikasi desa pintar yang tidak direalisasikan hingga saat ini, menurutnya anggaran tersebut dikelola oleh CV. CTD dengan pagu anggaran sebesar Rp.27 juta lebih, diketahui pemilik CV tersebut adalah oknum dosen dari STPK Banau inisial JR.

“Anehnya pemilik CV orang lain tapi yang tanda tangan dalam kuitansi pembayaran program aplikasi tersebut bukan pemilik CV nya, tapi juga oknum dosen berinisial YM, dan semua itu sudah terbayar namun programnya tidak jalan sampai saat ini,”pungkasnya.

Fani menegaskan Pjs Kades Desa Hoku-Hoku Kie Jonathan Budo harus bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan tersebut, pasalnya secara administrasi Pjs Kades bertindak sebagai penanggung jawab keuangan desa.

“pejabat kepala Desa harus bertanggung jawab, karena secara administrasi Pjs Kades bertindak sebagai Penannggung jawab keuangan desa kami berharap Komisi I DPRD Halbar juga ikut untuk mengawal agar bisa diselesaikan dengan cepat,”harapnya.

Wanita Kelulusan Unsrat Manado Jurusan Ilmu Kelautan ini mengatakan, terobosan dalam mengungkapkan mafia Dana Desa yang dilakukan dirinya bersama anggota BPD itu menjadi catatan penting bagi Desa-Desa tetangga untuk lebih serius dalam mengawal uang rakyat.

“Ini juga menjadi catatan penting bagi Desa-Desa tetangga, kita harus jelih dalam melihat problem yang ada di desa kita, banyak mafia yang tidak nampak dipermukaan, hati-hati,”cetusnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Halbar, Joko Ahadi saat dikonfirmasi wartwan diruang kerjanya membenarkan adanya dugaan kasus penyelewengan DD oleh mantan Pjs kades Desa Hoku-Hoku.

“Iya benar tadi ada hering dengan BPD Desa Hoku-Hoku Kie, dalam hering tadi semua terungkap hampir 100 juta lebih dugaan penyelewengan DD yang di bongkar oleh BPD saat hering,”ujarnya.

Joko menegaskan terkait anggaran aplikasi Desa Pintar yang diduga melibatkan oknum dosen STPK Banau agar segera dikomunikasikan oleh pemerintah Desa dengan cara memanggil oknum dosen tersebut dan meminta penjelasan.

“Sangat miris ketika anggaran aplikasi desa pintar yang katanya melibatkan oknum dosen di STPK Banau itu tidak ada realisasinya, komisi I meminta Pemdes Hoku-Hoku Kie segera memanggil oknum dosen tersebut untuk rapat dan pertanyakan hal ini,”tandasnya.(red)

Pos terkait