Tolak Kebijakan Gubernur, Santrani Pilih Undur Diri dari Kepala DPUPR Malut

Santrani Abusama
Santrani Abusama

SOFIFI – Santrani Abusama secara resmi mengundurkan diri, dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Keputusan mengejutkan itu tertuang dalam surat pengunduran diri yang dialamatkan kepada Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba di Sofifi, tertanggal, Senin 10 Mei 2021.

Bacaan Lainnya

Didalam surat bermaterai 10.000 tersebut, Santrani  membeberkan tiga poin pokok yang menjadi alasan mengapa dirinya mengundurkan diri.

Di poin pertama, dirinya tidak dapat mengikuti atau menjalankan kebijakan Gubernur Malut terkait pelaksanaan tender paket pembangunan jalan dan jembatan ruas Wayatim – Wayaua karena bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan.

Di poin kedua, dirinya tidak dapat mengikuti atau menjalankan kebijakan Gubernur Malut terkait pergeseran anggaran paket pekerjaan fisik pembangunan rumah khusus ASN III Durian, Provinsi Maluku Utara (tahun jamak) karena bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Kemudian di poin ketiga, dirinya dengan tegas menyebutkan tidak ingin melanggar sumpah aparatur sipil negara dan sumpah jabatan.

Perihal surat ini pun dibenarkan oleh Plt Karo Humas Setprov Malut, Rahwan K. Suamba. Dia mengaku bila surat tersebut telah sampai ke meja kerja Gubernur Malut.

“Sudah masuk,” kata Rahwan singkat.

Meski begitu, Rahwan membantah tudingan Santrani sebagaimana tercantum dalam surat pengunduran diri.

Menurut Rahwan, pernyataan Ketua Wilayah Pemuda Pancasila Malut itu dianggap berlebihan dan tak berdasar. Dirinya pun meminta agar Santrani membuktikan tudingan tersebut. Sebab, dalam penyelenggaran pemerintahan gubernur juga tunduk pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Saya kira tidak ada lah soal proyek begitu, dia buktikan saja dimana begitu, jadi ketentuan mana menurut dia gubernur melanggar,” jelas dia.

Rahwan juga menilai bahwa surat pengunduran diri yang dilayangkan oleh Santrani terkesan inprosedural karena mencantumkan tanggal yang mendahului waktu.(ard)

Pos terkait