BIBIT DIKTATOR DI DESA

OLEH: MUH. HAFILUDDIN,SH.,MH.

Entah sejak Kapan Kata “Diktator” dikenal oleh masyarakat desa. Dulunya Kata “Diktator’ masih terdengar asing di tengah masyarakat desa, namun saat ini “diktator” telah di kenal dan bahkan telah di praktekkan dalam kepemimpinan pemerintahan Desa. hal ini tentu membuat kebanyakan orang merasa heran, sebab ditengah perkembangan zaman yang kian mengedepankan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat (demokrasi). desa justru kembali mempraktekkan sistem kepemimpinan pemerintahan yang menjadi pemicu terjadinya reformasi di tahun 1998 di negara ini.

Kediktatoran di desa muncul sejalan dengan sikap pemimpin desa yang tertutup, tidak transparan dan terkesan semenah – menah dalam menjalankan pemerintahannya, sikap tertutup dan tidak transparan ini jelas bertentangan dengan apa yang telah ada di negara kita saat ini. Disaat prinsip demokrasi terus diteriakkan dan dipraktekkan di kota – kota besar, Desa justru kembali mempraktekkan kepemimpinan yang terkesan semenah – menah dan tidak transparan. Padahal dulunya desa merupakan salah satu penerap domokrasi yang baik dan patuh. Lalu mengapa saat ini pemerintah/pemimpin desa tertutup dan tidak transparan?Apakah sikap tertutup dan tidak transparan ini merupakan upaya pemerintah desa untuk menutupi bangkai busuk dalam pemerintahannya?

Ironisnya karena, kediktatoran pemerintahan di desa saat ini justru jauh dari sifat dan karakter masyarakat desa yang gotong royong, terbuka serta mengedepankan musyawara mufakat dalam mengambil keputusan.

Dulunya informasi di desa mudah diperoleh, dan setiap keputusan yang diterapkan di desa merupakan keputusan masyarakat yang bersumber dari suara tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat desa itu sendiri. Dengan sifat gotong royong masyarakat desa yang merupakan cirri khas masyarakat desa, maka tidak heran jika setiap kebijakan yang diberlakukan di desa mendapat dukungan dari masyarakatnya. bahu – membahu dan kerjasama merupakan hal yang mudah dan merupakan pemandangan yang lazim di desa hal tersebut kerena adanya kesamaan visi dan misi antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam membangun desanya.

berbeda dengan apa yang terjadi saat ini, dimana setiap kebijakan pemerintah desa selalu di kritisi oleh masyarakatnya bahkan tak jarang masyarakat desa menolak pelaksanaan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. hal itu terjadi karena kebanyakan Keputusan – keputusan yang diambil oleh kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahannya merupakan keputusan pribadi dan tidak lagi lahir dari keputusan bersama. Maka dengan kondisi yang ada saat ini maka wajar saja jika teriakan – teriakan aspirasi masyarakat desa akrab di telingah kita.

musyawarah di desa saat ini seakan hanya menjadi forum formalitas pelengkap petanggung jawaban dalam laporan pemerintah desa, keputusan yang disepakati dalam forum desa bisa berubah sesuai dengan kehendak kepala desa sebagai penguasa di desa.

Lalu apa yang menyebabkan desa menjadi seperti ini? padahal dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa telah dengan tegas memerintahkan pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya dengan mengedepankan asas kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, efektiv, efisien, kearifan loka, keberagaman, dan partisifatif.

Selain itu pemerintah desa di tuntut untuk melaksanakan kehidupan domokrasi dan berkeadilan di tengah – tengah masyarakatnya. Sehingga Dengan kewajiban tersebut, seharusnya pemerintah desa tidak tertutup, tidak arogan dan tidak menyembunyikan informasi kepada masyarakatnya selama informasi tersebut merupakan informasi yang dapat di akses oleh publik.

Dengan prinsip demokrasi yang saat ini diterapkan di negara kita sudah saatnya setiap pelaksanaan pemerintahan layaknya diselenggarakan di ruang kaca dimana semua orang dapat melihat aktifitas pemerintahan yang dilakukan oleh pelaksana pemerintahan, karena selain dari kewajiban pemerintah desa yang di tuntut transparan, masyarakat juga telah di beri hak oleh Undang – Undang untuk mengetahui informasi dan mengawasi jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Dengan melekatnya hak dan kewajiban tersebutlah maka pemerintah desa seyogyanya menjalankan pemerintahannya dengan transparan dan demokratis sebab jika pemerintahan dilaksanakan secara tertutup dan arogan maka pemerintahan akan dinilai buruk bahkan dapat menimbulkan kecurigaan di tengah – tengah masyarakat.

Seperti kata pepatah sepandai – pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. jika sikap tertutup pemerintah desa hanya merupakan topeng untuk menutupi wajah busuk dari pemerintahannya tentu cepat atau lambat pasti akan tercium juga oleh masyarakatnya.

Oleh sebab itu maka Sudah seharusnya suatu pemerintahan baik ditingkat pusat, daerah dan desa dijalankan/dilaksanakan dengan prinsip terbuka, professional, akuntabilitas, proporsional dan bertanggung jawab karena hal tersebut memang merupakan perintah undang – undang, selain itu prinsip demokrasi yang saat ini di terapkan di negara kita melindungi setiap orang untuk di dengar pendapatnya,memperoleh informasi yang bersifat publik dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Sebab pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang transparan dan jujur selain itu Pemerintahan tidak di ciptakan untuk menakuti dan menindas masyarakatnya melainkan pemerintahan di ciptakan untuk melindungi dan mensejahterahkan masyarakatnya.(*)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tim Sepak Bola PON Malut Terus Berbenah

Rab Apr 7 , 2021
LABUHA – Kehadiran tim sepakbola PON Maluku Utara di turnamen Bupati Cup Halmahera Selatan (Halsel) merupakan bagian dari scedule Training Center (TC) non kampus. Diajang itu, pelatih Rahmat Poci Rivai memanfaatkan untuk mengasah kemampuan anak didiknya. Alhasil, tim PON keluar sebagai peringkat tiga. Raihan juara tiga itu setelah mengalahkan tuan […]

BERITA LAINNYA

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!