DPK PRIMA Minta Pemda Sula Tunda Pilkades Serentak

Ketua DPK PRIMA Kepsul Srudin Koroy

SANANA-Dewan Pimpinan Kabupaten, Partai Rakyat Adil Makmur (DPK-PRIMA) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) memintah Pemerintah Daerah (Pemda) Kepsul menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang bakal dihelat pada April 2021 mendatang

Ketua DPK-PRIMA Kepsul Srudin Koroy Kepada MalutTimes.com Sabut, (27/03/2021) mengatakan, ada beberapa indikator yang menyebabkan pihaknya harus mendesak Pemda untuk menunda hajatan tersebut

Indikator yang pertama menurut Srudin, belum adanya pemutakhiran data di tingkat desa,baik DPS,DPTB,dan DPT, Panitia Pilkades tingkat Kabupaten terkesan tidak taat terhadap printah aturan yang berkaitan dengan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 04 tahun 2021 Bab III Pasal 8 ayat 2 huruf B

“Ada yang harus dilaksanakan oleh Panitia Pilkades Kabupaten terkait dengan bimbingan teknis kepada Panitia Desa di 78 Desa pada 12 Kecamatan di Kepulauan Sula yang ikut dalam Pilkades Serentak ini,”cetusnya

Srudin mengatakan, ada kontradiksi antara Permendagri 112 tahun 2014 dengan Perbub nomor 04 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa serentak dan pembagian zonasi pelaksanaan Pilkades secara bergelombang

Srudin mengungkapkan, ada dua Desa yang melakukan pembentukan panitia tidak sesuai dengan aturan, sehingga dalam pembentukan panitia pemdes terkesan monopoli untuk membentuk panitia yang mestinya itu dilakukan oleh BPD

“Di Desa Titdoy dan Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur itu dalam pembentukan panitia terkesan dilaksanakan sepihak oleh Pemdes,ini yang saya harus sampaikn Pemda harus turun untuk memberikan Bimtek, sebab, sesuai dengan Perbub nomor 04 tahun 2021, Bab III pasal 10 ayat 1, yang harus membentuk panitia itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan Pemdes,”ungkapnya

Srudin menambahkan, ada beberapa hal yang mestinya diperhatikan oleh pemerintah Daerah setempat terkait anggaran Pilkades Serentak yang sampai saat ini belum ada kejelasan, dan juga tahapan pelaksanaan Pilkades yang belum rampung secara keseluruhan

“Soal anggaran itu hal yang urgen yang mestinya diperhatikan, paniti dalam proses tahapan verifikasi berkas calon itu hampir rata-rata di setiap desa panitia berhutang kepada pihak ke tiga, lalu pertanyaannya ada tidak anggaran untuk hajatan sebesar ini,jadi kami minta agar dipertimbangkan untuk selanjutnya ditunda dulu,”tandasnya.(mg1/red)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Menjelang Bulan Puasa, Harga Cabe Rawit Di Kepsul Naik

Ming Mar 28 , 2021
Kadis Perindakop Kepsul Sofia Syamlan SANANA-Menjelang Bulan Suci Ramadan harga sembako di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) masih terbilang di atas angka maksimal tak terkecuali Cabe Rawit yang mulai naik dari harga pasokan Penyebab naik harga Cabe Rawit tersebut di ikuti harga pemasokan di beberapa daerah misalnya Luwuk dan Manado yang […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!