MENGENAL HAK–HAK ATAS TANAH

Oleh : Muh. Hafiluddin, SH., MH

 

Tanah merupakan salah satu Aspek penting dalam kehidupan manusia. Saking pentingnya, dalam doktrin penciptaan manusia bahkan disebut bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ketanah. Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Selain dapat difungsikan sebagai tempat tinggal, tanah juga sebagai tempat beraktivitas. oleh karena itu selain memiliki fungsi sosial tanah juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi di tengah – tengah masyarakat.

Namun apakah rekan – rekan sekalian telah mengetahui hak – hak apa saja yang dapat diperoleh seseorang/badan hukum dalam penguasaan dan pengelolaannya terhadap suatu bidang tanah?. Tentu tak banyak dari kita yang belum mengetahui tentang hak – hak yang dapat melekat diatas sebidang tanah.

Di Indonesia, peraturan terkait pertanahan diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA) Yang didalamnya telah disebut tentang jenis hak – hak atas tanah. Pasal 16 UUPA telah menyebutkan jenis hak atas tanah diatantaranya; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Hutan, Hak Memungut Hasil Hutan. Lalu dimanakah letak hak ulayat (Hak Masyarakat Adat)? Hak ulayat dapat dimasukkan ke jenis hak tanah lain – lainnya.

Hak Milik

Pasal 6 UUPA menjelaskan Hak milik adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dikatakan turun – temurun karena hak tersebut ada selama pemilik masih hidup, dan apabila pemilik meninggal dunia maka hak tersebut dapat dialihkan ke ahli warisnya, sedangkan dikatakan terkuat karena hak milik meruapakan hak yang lebih kuat dari hak – hak penguasaan atas tanah yang lain. jangka waktu kepemilikannya tidak terbatas dan memberi wewenang penuh penuh kepada pemiliknya. Hak milik merupakan hak yang tidak berinduk pada hak atas tanah lainnya dan penggunaannya pun tidak dibatasi selama tidak ada batasan dari penguasa (negara).

Adapun cara memperoleh hak ini adalah dengan tiga cara yakni, Menurut hukum adat, karena Undang Undang dan karena penetapan pemerintah. Pemberian hak milik atas tanah yang dikuasai oleh negara diatur dalam Permen Agraria Nomor 9 tahun 1999 tentang tatacara pemeberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan.

Selain dapat dimiliki oleh perorangan hak milik juga dapat di miliki oleh badan hukum hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Hak Guna Usaha (HGU)

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian,perikanan,peternakan, dan perkebunan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. HGU dapat diberikan kepada Orang – perorangan atau badan hukum. HGU wajib di daftarkan, dapat diwariskan, dan dapat dialihkan. Namun hak ini mempunyai jangka waktu tertentu yakni 25-35 Tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun. pemilik hak dapat melakukan pembaharuan, pengaturan tentang HGU. Pemberian HGU dengan luas kurang dari 200 Hektar merupakan domain dari Kanwil BPN sedangkan untuk luas diatas 200 Hektar merupakan domain BPN Pusat.

Hak Guna Bangunan (HGB)

HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat di perpanjang 20 tahun. HGB dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum diatas tanah yang dikuasai oleh negara, tanah hak pengelolaan dan diatas tanah hak milik. HGB dapat dialihkan kepada pihak lain karena jual beli, tukar menukar, penyertaan modal, hibah dan diwariskan.

Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Pemberian hak pakai diatas tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah pemerintah dan untuk diatas tanah milik pribadi adalah pemilik tanah tersebut dengan menggunakan perjanjian namun bukan perjanjian sewa – menyewa dan perjanjian pengelolaan atas tanah. Hak pakai dibagi menjadi 2 hak pakai privat dan hak pakai khusus. Hak pakai privat dapat diberi kepada WNI dan WNA untuk memungut hasil sedangkan Untuk Hak pakai Khusus diberikan kepada instansi. Hak pakai khusus tidak bisa dialihkan dan tidak dapat dijadikan sebagai objek hak tanggungan

Hak sewa

Hak sewa adalah hak mengelolah tanah dengan dasar sewa menyewa. hak sewa hanya dapat dilakukan diatas tanah hak milik perorangan dan tidak dapat dilakukan pada tanah yang dikuasai oleh pemerintah sebab negara buka pemilik tanah.

Hak memungut hasil hutan

hak memungut hasil hutan adalah hak yang diberikan negara kepada masyarakat adat yang tinggal di dekat hutan untuk mengambil hasil hutan. Hak ini turun temurun selama tidak merusak kawasan hutan.

Hak ulayat (Hak Lain – Lain Pasal 16 Ayat 1 Huruf H UUPA)

Hak ulayat termasuk jenis Hak lain – lain yang di ataur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf h UUPA merupakan hak kepemilikan bersama masyarakat adat terhadap tanah dalam wilayah masyarakat adat yang dipergunkan untuk penghidupan masyarakat adat selama masyarakat adatnya hidup dan diakui. Di Indonesia saat ini Pemberian dan pengakuan hak ulayat diberikan

kepada masyarakat adat masih ada seperti pertuanan di ambon, payampeto di Kalimantan, dan prabumian di Bali. Hak ulayat akan memudar sejalan dengan keberadaan dan eksistensi dari masyarakat adat. Dan keberadaan masyarakat adat harus diatur dalam perda masing – masing daerah yang memiliki masyarakat adat.

Hak-hak yang telah di jelaskan diatas adalah hak yang dapat diperoleh seorang atau badan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan terhadap sebidang tanah di Indonesia, dan adapun hak – hak lain yang tidak diatur secara spesifik dalam UUPA adalah hak-hak yang sifatnya sementara. sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 dan sewaktu waktu dapat dihapus.(*)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemanggilan ASN Di Taliabu Dinilai Ada Muatan Politik

Jum Mar 19 , 2021
Ketua DPC PPP Pulau Taliabu: Rismanto Tari  BOBONG-Surat pemanggilan yang di layangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia pada pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu terhadap salah satu Aparatur Negara Sipil dinilai bermuatan politik. Hal ini disampaikan Ketua DPC PPP Pulau Taliabu Rismanto Tari Kepada MalutTimes.com, Jumat (19/03/2021). “Setelah saya mempelajari […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!