JAM PIDMIL

 

Oleh: Muh. Hafiluddin, SH., MH

 

Saat ini Jaksa Agung Republik Indonesia DR. ST. Burhanuddin, SH., MH., telah menanti usulan nama pejabat TNI yang akan diusulkan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengisi posisi jabatan JAM PIDMIL pada Kejaksaan Agung RI.

Namun apakah rekan–rekan telah mengetahui apa itu JAM PIDMIL?. JAM PIDMIL adalah Jabatan Pucuk Pimpinan (Essalon I) Pada Kejaksaan Agung RI. JAM PIDMIL adalah singkatan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.

Dalam struktur kepemimpinan Kejaksaan Agung RI, Jabatan JAM PIDMIL merupakan jabatan baru yang di sebut dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI.

Dengan pertambahan jabatan JAM PIDMIL dilingkup Kejaksaan Agung RI, maka dengan demikian struktur unsur pimpinan di Kejaksaan Agung RI setingkat Jaksa Agung Muda menjadi 9 (Sembilan) Jabatan yakni, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum,Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, Kepala Badiklat Kejaksaan RI .

Lalu apakah rekan – rekan mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Bidang Tidak Pidana Militer atau JAM PIDMIL?, dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2021 yang diundangkan pada tanggal 11 Februari 2021 Pasal 25B Menyebutkan Tupoksi atau wewenang dari Jaksa Agung Bidang Tidak Pidana Militer adalah melaksanakan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas dalam hal proses penyidikan, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penuntutan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dibidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditur dalam penanganan perkara koneksitas.

Perkara Koneksitas adalah suatu perkara pidana yang tindak pidanya dilakukan oleh masyarakat sipil bersama dengan Anggota Militer yang dalam tindak pidana tersebut merugikan kepentingan umum sehingga dalam penanganan perkara yang melibatkan Anggota Militer tersebut diperiksa oleh peradilan umum. Sedangkan untuk tindak pidana yang di adili dalam lingkup peradilan militer adalah tindak pidana pidana yang dilakukan oleh anggota militer dalam wewenangnya sebagai militer setelah mendapat surat keputusan dari menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman (saat ini kementerian hukum dan hak asasi manuasia).

Aturan terkait pemeriksaan Perkara Koneksivitas telah diatur dalam KUHAP Pasal 89,90,01,92,93 dan 94 serta di atur pula dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer.

Perlu diketahui bahwa sebelum dimasukkannya Bidang tindak pidana militer pada jajaran truktur pimpinan dari Kejaksaan Agung RI, Penuntutan untuk perkara pidana militer dan tindak pidana koneksitas dilakukan oleh oditur militer yang berada dibawah Pembinaan Oditurat Jendral TNI Yang berkedudukan di Mabes TNI.

Hal ini sebagamana yang telah di jelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang menyebutkan “Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jendral Angkatan Bersenjata RI, dan Oditurat militer pertempuran yang selanjutnya disebut oditurat adala badan di lingkup Angakatan Bersenjata RI yang melakukan kekuasaan pemerintah negara dibidang penuntutan dan penyidikan berdsarkan pelimpahan dari panglima angkatan bersenjata RI”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 7 Menyebutkan “Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak selaku penuntut umum tertinggi di lingkup angkatan bersenjata, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.

Lebih lanjut kewenangan dari Oditur telah disebut dalam Pasal 64 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa “ Oditur militer mempunyai wewenang melakukan penuntutan dalam perkara yang terdakwanya adalah Prajurit; mereka sebgamaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c; mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh pengadilan militer; melaksanakan penetapan dan putusan hakim dalam lingkup peradilan militer dan peradilan umum; dan melaksanakan pemeriksaan tambahan”, Ayat (2) “ selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oditurat militer juga dapat melakukan penyidikan.

Dengan kewenangan oditur sebagai penuntut umum dalam perkara koneksitas pada peradilan umum dan pada peradilan militer maka kejaksaan sekan bukan merupakan satu satunya lembaga penuntut umum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga seakan mengenyampingkan Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang menyebutkan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang” dan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam UndangUndang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”

Adanya perbedaan kedudukan Penuntut Umum pada Kejaksaan RI Dan Oditur pada Odirutar jendreal TNI, maka hal tersebut Juga seakan mengeyampingkan doktrin yang menyebutkan bahwa penuntut umum adalah satu dan tak terpisahkan (een en ondeelbaar) dan mengenyampingkan pula doktrin yang menyatakan kejaksaan merupakan satunya lembaga yang berhak untuk melakukan penuntutan (Dominus Litis) pada Kejaksaan RI.

Oleh kerana itu, dengan dimasukkannya Jabatan JAM PIDMIL pada Stuktur pimpinan pada Kejaksaan Agung RI yang nantinya akan diisi oleh Perwakilan dari Jendral TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI. Dengan kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam perpres nomor 15 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI diharapkan akan mengembalikan Ruh/marwah kejaksaan RI secara utuh sebagai satu – satunya lembaga yang menjalankan fungsi/kewenangan penuntutan di negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana yang disebut dalam doktrin dominus litis. Sehingga dalam pelaksanaan tugas penuntutan perkara pidana yang ada di Indonesia dapat lebih dikendalikan oleh Jaksa Agung sebagai penuntut Umum tertinggi di negara ini.(*)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KPU Taliabu Gelar Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kam Mar 18 , 2021
Devisi Data KPU Taliabu Aksa Puko BOBONG – Komisi Pemlihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), menggelar rapat pleno terbuka terkait pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 Kamis, (18/3/2021). Rapat pleno yang dilaksanakan KPU Pultab itu bertujuan melakukan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 diantaranya untuk memperbaharui data pemilih seperti […]

BERITA LAINNYA

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!