KU(N)KER (?)

Oleh: PENIKMAT KPI SUAMI

Branda grup facebook Halmahera Barat akhir – akhkir ini di penuhi dengan komentar “KU(N)KER”. Kemunculan istilah KU(N)KER inipun sejalan dengan pemberitaan tentang kegiatan Bupati Halmahera Barat James Uang dan rombongan di Kab. Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Ada yang menilai bahwa kegiatan tersebut adalah Kunjungan Kerja dan ada juga masyarakat yang menilai bahwa kegiatan itu adalah kegiatan kurang kerjaan. Lalu tahukah rekan – rekan apa itu “KU(N)KER”? “KUNKER” dapat di artikan sebagai singkatan dari “Kunjungan Kerja” Sedangkan “KUKER” sering digunakan sebagai singkatan dari “Kurang kerjaan” di kalangan millenial.

Lalu, istilah “KU(N)KER” mana yang di maksud oleh masyarakat Halmahera Barat dalam branda grup Halmahera abarat itu? apakah “KUNKER” yang dimaksud adalah Kunjungan Kerja Bupati dan rombongan ke morotai atau yang dimaksud adalah “KUKER” Ke- Kurang Kerjaan bupati dan rombongan ke morotai. Hanya masyarakatlah yang menilai!

Adapun penilaian masyarakat yang menganggap kegiatan tersebut adalah kegiatan kurang kerjaan tentunya di lontarkan bukan tanpa alasan. Bagaimana tidak,Kegiatan yang dilakukan di Kab. Pulau Morotai tersebut di ikuti oleh sedikitnya 50 (Lima Puluh) Orang termasuk bupati james uang,istri ,anak, Anggota DPRD, SKPD, dan beberapa Wartawan. Sehingga dengan jumlah yang “fantastis” itu mendatangkan “Tanda Tanya Besar” di tengah tengah masyarakat dan terkesan sebagai kegiatan “kurang kerjaan” saja.

Namun demikian, kegiatan yang dilakukan oleh bupati kab. Halamahera barat ke Kab. Pulau Morotai tidaklah serta merta harus dinilai sebagai kegiatan “kurang kerjaan” bisa jadi kegiatan yang dilakukan tersebut benar adalah kegiatan “Kunjungan Kerja”. Pasalnya dalam pemilihan waktu,tempat dan jumlah orang yang dibawa dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh kepala daerah atau Pejabat tertentu adalah hak dari seorang Kepala daerah atau pejabat tertentu yang mengagendakan kunjungan kerja di suatu tempat, selama hal tersebut masih dalam ambang batas kewajaran, dapat dipertanggung jawabkan dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang/Peraturan terkait .

Lalu bgmana masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh kepala daearah atau seorang pejabat tertentu merupakan kegiatan “Perjalanan Dinas” atau kegiatan “Kurang Kerjaan”?

Terlepas dari aspek politis yang ada dalam kunjungan bupati Kab. Halmahera Barat pekan lalu di Kab. Pulau Morotai, Untuk menjawab pertanyaan diatas paling tidak masyarakat harus mengetahui tentang Prinsip/asas perjalanan dinas. Suatu perjalanan dinas pejabat tertentu harus dilaksanakan dengan selektif, tertib, efektif, efisien, ekonomis transparan dan bertanggung jawab dan taat pada peraturan perundang undangan.

Selektif artinya suatu perjalanan dinas dilaksanakan hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tertib berarti bahwa suatu perjalanan dinas dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan public , jangka waktu penugasan yang tidak tumpang tindih dengan perjalanan dinas lain,serta perjalanan didukung dengan bukti – bukti administrasi perjalanan yang dapat dipertanggung jawabkan dan disampaikan secara tepat waktu.

Efektif bahwa suatu perjalanan dinas harus memberikan manfaat yang optimal mendukung target kinerja, penyelesaian permasalahan, meningkatkan koordinasi serta memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat.

Efisien berarti dalam suatu perjalanan dinas harus mempertimbangkan dan memperhatikan tentang jumlah pejabat tertentu yang diperintahkan, jumlah non pegawai negeri sipil yang mengikuti pejabat tertentu, serta mempertimbangkan rute,ragam, dan jenis alat angkut yang digunakan serta jangka waktu penugasan yang harus singkat namun optimal.

Ekonomis artinya bahwa suatu perjalanan dinas harus mencapai manfaat yang optimal atas suatu penugasan, maka dalam aspek ekonomis ini haruslah mempertimbnagkan manfaat yang optimal atas suatu penugasan dengan melakukan penunjukan pejabat tertentu dengan selektif dan pemilihan alat transportasi yang efisien dengan tariff terendah.

Transparan berarti bahwa suatu perjalanan dinas pejabat tertentu haruslah sifatnya terbuka dan diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi tentang pelaksanaan perjalanan dinas tersebut mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan suatu perjalanan dinas oleh pejabat tertentu.

Bertanggung jawab berarti berarti bahwa pejabat yang di tunjuk dalam pelaksanaan perjalanan dinas memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan kewenangan, pencapaian hasil perjalanan dan penggunaan belanja perjalanan dinas.

Sedangkan taat aturan perundang – undangan artinya bahwa suatu perjalanan dinas haruslah berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak dilaksanakan untuk kegiatan yang bertentangan oleh undang – undang.

Beberapa hal yang telah disebut diatas dapat dijadikan tolok ukur oleh masyarakat untuk menilai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat tertentu apakah merupakan suatu perjalanan dinas (Kunjungan Kerja) yang layak atau hanya kegiatan Kurang Kerjaan saja.

Perjalanan dinas tak sama dengan perjalanan melancong, ia juga bukan perjalanan rekriasi yang bebas. Sebab perjalanan dinas adalah perjalanan pelayanan untuk warga yakni sebuah perjalananyang dilaksanakan untuk menimba sesuatu (Pengalaman atau Skill) yang relevan dengan pelayanan warga.

Dengan demikian, sesungguhnya perjalanan dinas adalah perjalanan amanah. Bila keliru menjalaninya, maka perjalanan dinas itu semakna dengan perjalanan menuju neraka, bukan hendak ke surga.(*)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Modus BLT, Oknum Bacakades Seret Uang Warga

Sel Mar 16 , 2021
Ilustrasi SANANA – Salah satu Oknum Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) di Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) diketahui bernama Kaimudin La Ode Nopa menyeret uang warga dengan modus bakal memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).  Informasi yang dihimpun MalutTimes.com aksi oknum Bacakades tersebut dengan cara mengumpulkan […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!