Alasan Peniadaan Pidana

Oleh: MH.SH.MH.

Apakah rekan – rekan telah mengetahui bahwa dalam hukum pidana indonesia dikenal suatu keadaan yang menimbulkan alasan dimana seseorang tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana walaupun telah melakukan tindak pidana?

Yaa!!!  dalam hukum pidana Indonesia dikenal adanya keadaan yang mendasari Alasan Peniaaan Pidana. Peniadaan Pidana tersebut terjadi apabila pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu  peraturan Perundang – Undangan, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana di kecualikan dari penjatuhan sanksi pidana.

Adapun Dua alasan peniadaan pidana ini dikenal dengan Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf.  Dikatakan suatu keadaan mendapatkan alasan pemaaf apabila dalam hal ketidak cakapan seseorang terjadi karena pertumbuhan akal yang tidak sempurna,  adanya kondisi cacat kejiwaan, dan terguncangnya jiwa/spsikis seseorang pada saat melakukan tindak pidana. Sedangkan suatu keadaan mendapatkan alasan pembenar apabila adanya alasan objektif yang melekat pada perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana sehingga perbuatan yang dilakukan dianggap benar sehingga sifat melawan hukum dari perbuatan pidana menjadi terhapus. .

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa Pasal atau keadaan dimana seseorang dapat dikenai alasan pemaaf, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyebutkan” tidak dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal” (Contoh: Orang Autis dan kelainan kejiwaan gila atau psikopat).Pasal 49 Ayat (2) “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu,tidak dipidana”.(Contoh : orang yang melihat seorang gadis akan perkosa kemudian orang tersebut mengambil kayu yang berada didekatnya dan langsung memukul si pemerkosa itu dibagian kepala hingga si pemerkosa tidak sadarkan diri padahal seorang tersebut bisa saja hanya mendorong si pelaku agar si pelaku tidak melakukan perbuatannya). Pasal 52 Ayat “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkup pekerjaannya”(Contoh: seorang polisi yang yang menembak seorang tersangka karena mendapatkan perintah dari yang mengatasnamakan pimpinan dari polisi tersebut namun ternyata dibelakang baru diketahui bahwa perintah tersebut diberikan bukan oleh pimpinan yang sesungguhnya”

Sedangkan untuk keadaan yang dikenai alasan pembenar dapat dijumpai pada keadaan yang telah disebut pada Pasal 48 KUHP yang menyatakan “ Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan karena daya Paksa, Tidak dipidana”(Contoh: seorang yang membiarkan orang lain tenggelam dalam kecelakaan perahu dimana hanya terdapat satu pelampung yang dapat digunakan oleh seseorang lalu terjadi perkelahian didalam air sehingga salah satunya tenggelam dan meninggal dunia). Pasal 49 Ayat (1) “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk dirinya maupun orang lain , kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan  atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. (Contoh: seorang gadis yang ingin diperkosa kemudian gadis tersebut menendang selangkangan seseorang yang hendak memperkosanya sampai pingsan tak berdaya). Pasal 50 KUHP “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang, tidak dipidana” (Contoh: seorang eksekutor pidana mati walaupun seorang eksekutor tersebut menembak mati terpidana mati namun seorang eksekutor tersebut tidak dapat dipidana karena telah menjalankan perintah Undang – Undang). Pasal 50 Ayat (1) “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.(Contoh: seorang polisi yang diperintahkan untuk menangkap dan menahan seseorang dengan dasar surat perintah dari pimpinan).

Setelah rekan – rekan mengetahui keadaan yang dapat diberi alasan pembenar dan pemaaf kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, rekan-rekan pasti bertanya tentang siapakah yang berwenang untuk menilai keadaan sehingga dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar dan pemaaf?

Untuk menentukan seseorang dapat diberi alasan pemaaf dan pembenar dalam hal telah melakukan tindak pidana adalah seorang hakim setelah menilai fakta persidangan. Sedangkan pihak kepolisian dan kejaksaan tetap harus memeriksa dan menuntut seseorang walaupun seseorang tersebut diduga melakukan tindak pidana dalam keadaan yang dinilai dapat diberi alasan pemaaf dan pembenar.(*)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Danyonif RK 732 Banau Ikut Giat Rabinniscabif Di Kodam XVI Pattimura

Jum Mar 12 , 2021
Oleh: MH.SH.MH. Apakah rekan – rekan telah mengetahui bahwa dalam hukum pidana indonesia dikenal suatu keadaan yang menimbulkan alasan dimana seseorang tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana walaupun telah melakukan tindak pidana? Yaa!!!  dalam hukum pidana Indonesia dikenal adanya keadaan yang mendasari Alasan Peniaaan Pidana. Peniadaan Pidana tersebut terjadi apabila pelaku […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!