DPP Hanura Sebut Ada Kejanggalan Pemecatan Marcela

Serfasius Serbaya Manek

JAILOLO – Pemecatan Marcela Pricillia Tampi dari keanggotaan partai Hanura oleh DPD I Hanura Provinsi Maluku Utara mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Ketua Bidang Hukum DPP Hanura, Serfasius Serbaya Manek saat dikonfirmasi via telepon genggam Rabu (24/02/2021) menerangkan, pemecatan kader partai ada mekanisme yang harus dilalui, tidak serta merta langsung dipecat.

“Harus dilihat posisi kasusnya, kalau kesalahannya itu masuk unsur pidana maka patut diberikan sanksi seketika,” katanya.

Menurut dia, ada kejanggalan dalam pleno pemecatan Marcela yang dibuat oleh DPD I Maluku Utara tanpa melalui mekanisme. Olehnya itu DPP akan melakukan telaah terkait usulan pemecatan tersebut.

BACA JUGA: DPD I Hanura Malut Pecat Marcela, ini Alasannya

“Jadi dalam AD/ART itu ada mekanisme pemecatan kader partai disitu ada sanksi teguran tertulis. Nah, kami melihat mekanisme ini yang belum dilakukan oleh Ketua DPD I Hanura Provinsi Maluku Utara,” ujar Serfasinus.

Dia bilang, meskipun statement Ketua DPD I Hanura Maluku Utara bahwa pleno pemecatan Marcela itu sudah dilakukan sesuai rekomendasi DPC Hanura Halbar, namun hingga saat ini pihakny belum mendapatkan disposisi usulan tersebut dari Ketua DPP Hanura Oesman Sapta Odang.

“Sebagai ketua bidang hukum DPP Hanura, sampai detik ini belum ada disposisi dari Ketua Umum DPP Hanura terkait masalah pleno pemecatan Marcela oleh DPD I Hanura Maluku Utara. Informasi ini kami kafer melalui sejumlah media,” cetusnya.

Serfasius menambahkan DPP Hanura akan menunggu usulan pemecatan dari DPD I Hanura Maluku Utara serta berkas pembelaan dari Marcela terkait proses pemecatan itu.

“Kita lihat dulu usulan pemecatannya, kalau Marcela sendiri punya hak untuk bela diri, prinsipnya kami DPP menunggu berkas Marcela selanjutnya akan kami pelajari. Karena pemecatan kader partai Hanura itu tidak serta merta, harus dilihat unsur hukumnya ini yang harus diluruskan,” tandasnya.

Disentil terkait pemotongan gaji Marcela oleh ketua DPC Hanura Halbar Denny Palar, Serfasinus menegaskan tindakan tersebut merupakan tindakan pidana. Ia menyebut Denny Palar bukan lagi ketua DPC Hanura Halbar.

“Kalau tindakan pemotongan gaji Marcela itu benar adanya maka itu tindakan pidana. Saya tidak menyebut dia (Denny Palar) sebagai Ketua DPC Partai Hanura Halbar karena dia telah melanggar Anggaran Dasar partai Hanura. Dia adalah orang lain. Jadi soal pemotongan gaji itu kategorinya pencurian,” tegasnya mengakhiri.(red)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Anggaran Disperindagkop Taliabu Tahun ini Dipangkas, Tersisa Rp1,8 M

Rab Feb 24 , 2021
BOBONG – Pagu anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kabupaten Pulau Taliabu terpangkas menjadi Rp1,8 miliar tahun 2021 ini. Sebelumnya, total anggaran tersebut adalah sebesar Rp3,2 miliar. Kepala Disperindagkop dan UKM Pulai Taliabu, Muhlis Soamole menjelaskan, pergeseran anggaran dilakukan dalam rangka untuk penanganan Covid-19. Namun sewaktu-waktu pendemi ini […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!