Kinerja Kapolres Halbar disorot Ombudsman dan KIP Malut

JAILOLO – Kinerja Kapolres Halmahera Barat (Halbar) AKBP Tri Okta Hendri Yanto yang terkesan menutup diri dari publik menuai sorotan tajam sejumlah pihak.

Orang nomor satu di Polres Halbar itu kerap tak mau memberi informasi saat dikonfirmasi awak media tentang penanganan dan pengungkapan kasus tindak kriminal yang ditangani Polres Halbar.

Diantaranya yang menyorot kinerja orang nomor satu di Polres Halbar ini, yakni Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Malut.

Kepala Ombudsman Malut, Sofyan Ali menegaskan, informasi publik merupakan hak masyarakat mendapatkan pelayanan informasi dari pejabat publik karena dalam undang-undang keterbukaan informasi publik telah diatur.

“Informasi yang harus disediakan oleh instansi publik terkecuali masuk dalam kategori informasi yang dirahasiakan baru tidak bisa dipublikasikan,” tegasnya, Sabtu (20/02/2021).

Sofyan menambahkan setiap informasi yang kaitannya dengan kepentingan publik maka harus diberikan karena itu sifatnya umum.

“Sehingga seorang pejabat publik tidak boleh tertutup dengan wartawan maupun pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang pelayanan publik,” tuturnya

“Saya pun berharap semua pejabat publik terbuka terkait pelayanan informasi publik,” sambungnya.

Hal senada pun ditegaskan oleh Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara (KIP-Malut), Awat Halim menyatakan secara kelembagaan jabatan Kapolres Halbar adalah jabatan publik, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus direspon oleh pejabat publik.

“Kalau bersandar pada undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik maka setiap informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik dalam hal ini pejabat publik harus terbuka,” tegasnya

Menurut Awad, setiap informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik dalam hal ini pejabat publik seperti Kapolres harus menyampaikan secara terbuka dan secara benar dan menggunakan data-data yang akurat.

Selain itu sambung Awad, penanganan kasus-kasus, undang-undang keterbukaan informasi publik juga mengisyaratkan bahwa ada informasi-informasi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum memang ada yang tidak bisa dipublikasikan.

“Ada informasi yang dikecualikan  karena dengan pertimbangan bahwa kalau misalnya informasi penyidikan itu dipublikasi maka akan menghambat perilaku proses tahapan, tapi selain informasi itu harusnya Kapolres juga merespon setiap informasi yang diminta oleh teman-teman wartawan,” tukasnya.

Mantan Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Posko Malut ini menegaskan, terkait dengan informasi mengenai kepentingan publik harus dipublikasi karena jangan sampai informasi yang ditutupi oleh pihak Polres nantinya berefek kurang bagus terhadap wacana publik.

“Kalau misalnya wacana teman wartawan untuk menulis masih berdasarkan dari apa yang didengarkan dan dilihat tanpa didapat sumber informasi yang akurat ini bisa menimbulkan informasi yang bias akan berdampak juga terhadap pembaca,” tegasnya

Dengan begitu, dia meminta Kapolres sebagai salah satu pejabat publik yang juga juru bicara di lembaga kepolisian harus merespon konfirmasi yang dimintakan wartawan.

“Karena selain UU nomor 14 menegaskan terkait keterbukaan informasi, UU Pers Nomor 40 tahun 1999 menegaskan juga tentang pejabat publik harus melayani teman-teman pers yang mencari berita, karena para wartawan itu butuh informasi yang akurat,” tandasnya

Sekadar diketahui, AKBP Tri Okta Hendri Yanto merupakan Kapolres yang menggantikan posisi AKBP Aditya Laksimada yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Ternate. Keduanya melakukan serah terima jabatan (Sertijab) yang digelar pada 20 Mei 2020 lalu.(red)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tahun ini, Tujuh Desa di Taliabu Dapat Bantuan Disperkim

Sen Feb 22 , 2021
BOBONG – Sebanyak tujuh desa di Kabupaten Pulau Taliabu pada tahun 2021 ini mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim). Kepala Disperkim Taliabu, Arwin Tamimi mengatakan, ketujuh desa penerima bantuan itu yakni, Desa Todoli Kecamatan Lede dan Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan menerima bantuan […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!