Tim Hukum Paslon DAMAI Siap Ajukan Gugatan Pilkada Halbar ke MK

Charles Gustan, Ketua Tim Pemenang Paslon DAMAI didampingi tim hukum Fadli Tuanane

JAILOLO – Meski belum ada penetapan resmi KPU tentang pemenang Pilkada Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tahun 2020, namun ada paslon yang sudah menyiapkan tim hukumnya untuk membuka kemungkinan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya paslon nomor urut 2 Danny Missy-Imran Lolori (DAMAI).

Langkah konstitusional ini ditempuh karena adanya dugaan pelanggaran pemilu seperti money politik maupun penggelembungan suara. Selain itu, tim pemenang paslon petahana ini juga bakal melaporkan anggota Bawaslu Halbar ke DKPP.

“Langkah tersebut mengingat mosi tidak percaya kepada jajaran Bawaslu yang tidak netral kerena diduga melakukan pembiaran penyelanggara tingkat bawah melakukan pelanggaran. Salah satunya temuan ada warga yang meninggal dunia ikut coblos. Kemudian ada dugaan penggelembungan suara yang tidak sesuai DPT. Berdasarkan hasil tracking tim pemenang, terjadi di 60 TPS yang tersebar di tiap kecamatan,” kata Charles Gustan, Ketua Tim Pemenang Paslon DAMAI didampingi tim hukum Fadli Tuanane kepada wartawan, Senin (14/12/2020).

BACA JUGA: Tim Paslon JUJUR Siap Hadapi Gugatan di MK

“Semua  bukti-bukti sudah kami kumpulkan. Yang terpenting kita lewati tahapan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan hingga kabupaten. Semuanya sudah kita serahkan ke tim hukum,” sambung Charles.

Dalam kesempatan itu, Fadli Tuanane menambahkan, salah satu point penting yang menjadi sorotan pihaknya yakni laporan resmi ke Bawaslu. Menurut dia, Bawaslu yang kapasitas dan kewenangannya mengawal proses tahapan pemilihan tidak harus pada posisi pasif tetapi harus aktif terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi.

“Di Halbar ini kami melihat bahwa ada kewenangan yang sengaja tidak digunakan untuk menyikapi beberapa pelanggaran yang terjadi di proses tahapan pilkada ini sampai pada tahapan pencoblosan. Menyangkut dengan laporan yang ditolak, saya kira menyangkut dengan formulir yang dimintakan ceklis oleh Bawaslu. Selaku tim maupun paslon tidak memiliki kewenangan untuk mengambil form C 7 yang ada di dalam kotak. Kewenangan itu ada di Bawaslu maupun KPU. Kalaupun kami bermohon untuk meminta supaya itu di cek, kewenangannya ada disana. Nah, kenapa kewenangan itu tidak dipakai untuk menerobos atau mengambil dokumen itu. Sementara dari hasil perhitungan kami ada kejanggalan. Ada penggelembungan dan ada pemilih pemilih siluman yang tersebar di beberapa kecamatan dan beberapa TPS,” jelasnya.

Fadli menyatakan, terutama dugaan ketidaknetralan anggota Bawaslu Halbar khususnya Devisi Penindakan yang diduga “main mata” dengan salah satu paslon.

“Bukti-bukti itu juga sudah kami kantongi, yang nantinya secara resmi akan dilaporkan ke DKPP,” tandasnya.(rrm)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tim Paslon JUJUR Siap Hadapi Gugatan di MK

Sel Des 15 , 2020
JAILOLO – Tim pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat (Halbar) nomor urut 1, James Uang-Jufri Muhammad (JUJUR) siap menghadapi gugatan yang dilayangkan paslon Pilkada Halbar ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikan Cawabup nomor urut 1, Jufri Muhammad, Senin (14/12/2020) siang. Jufri menegaskan, pihaknyapun siap mengahadapi tiap […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!