Jong Halmahera 1914 Kritik Kinerja KPU Halbar

Rislan A M Djen

JAILOLO – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tuai kritik dari organisasi Jong Halmahera 1914 tentang pelaksanaan debat pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Halbar Tahun 2020.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Jong Halmahera 1914, Rislan A M Djen, Selasa (17/11/2020).

Ia menilai, debat itu terkesan tak menunjukan kualitas KPU sebagai penyelenggara. Sebab, konsep penyelenggaraan debat pertama sampai kedua maupun perumusan tema debat cenderung tidak mengutamakan sikap transformatif serta keterbukaan terhadap masyarakat.

Menurutnya, debat kandidat itu adalah agenda perbaikan kualitas demokrasi yang spesifiknya pada agenda pemilihan umum. Maka untuk menghadirkan pemilih yang cerdas KPU perlu menyelenggarakan debat. Hal ini agar transformasi gagasan yang dirampungkan para kandidat bisa tersalurkan ke masyarakat agar benar-benar memilih karena gagasan, bukan atas unsur fanatik terhadap SARA maupun memilih karena uang.

Risman bilang, karena debat bermaksud untuk upaya transformatif atau edukatif maka KPU harus cermat dalam memilih metode serta instrumen agar dapat menunjang efektifitas debat.

“Kami sungguh menyayangkan kebijakan yang diambil KPU Halbar sejak dari debat pertama hingga debat kedua saat ini. Pasalnya, dalam debat pertama KPU Halbar hanya menyiarkan lewat Channel Youtube RRI, sementara KPU sendiri mengetahui kondisi masyarakat Halbar yang belum sepenuhnya dapat mengakses jaringan internet dengan baik. Debat kedua pun demikian, KPU seakan membatasi masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung debat kandidat dengan dalil yang tak berdasar,” kata Rislan.

“Padahal jika dibandingkan dengan KPU Halmahera Utara yang menyelenggarakan debat pertama di KOMPAS TV. Pelaksanaan debat yang diselenggarakan KPU Halbar harusnya lebih baik dari KPU Halut. Hal ini karena sesuai dengan Nota Pemahaman Hibah Daerah (NPHD) KPU Halbar senilai 30 miliar yang tentu lebih besar dari KPU Halut yang hanya 17 miliar,” sambung dia.

Lebih lanjut mengenai tema debat yang diusung KPU Halbar dinilai cenderung tidak konstruktif pada kemandirian daerah.

“Tema tentang penyelarasan pembangunan daerah dengan pusat cenderung mengkerdilkan tujuan desentralisasi. Pertanyaannya, bagaimana jika kandidat kepala daerah mempunyai konsep bandingan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat? tema semacam itu tentu akan mengukung kemerdekaan berpikir seorang kandidat dalam menyusun konsep kesejahteraannya masing-masing,” cetus Rislan.

Ia menyerukan, KPU seharusnya memiliki kemampuan dalam merumuskan tema yang konstruktif di daerah, bukan mengadopsi apa yang tertuang dalam kesepakatan KPU RI.

“Intinya, politik dan demokrasi itu instrumen untuk memperoleh kesejahtraan masyarakat, bukan hanya agenda peralihan kekuasaan,” ujarnya.

“Saya mau bilang, KPU Halmahera Barat terkesan miskin kreatifitas dan cenderung main-main dalam bekerja,” sambung Rislan mengakhiri.(rrm)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Proyek IPAL di Desa Gamnyial diduga Bermasalah

Jum Nov 20 , 2020
JAILOLO – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tuai kritik dari organisasi Jong Halmahera 1914 tentang pelaksanaan debat pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Halbar Tahun 2020. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Jong Halmahera 1914, Rislan A M Djen, Selasa (17/11/2020). Ia menilai, debat itu terkesan […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!