Paslon dilarang Bagi Bansos Dengan Dalih Covid-19

ilustrasi

TIDORE – Dampak dari wabah Covid-19 memang mempengaruhi lesunya roda perekonomian serta pendapatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara termasuk di Kota Tidore Kepulauan (Tikep).

Meski begitu, wabah covid ditengah hajatan politik, Pilkada serentak tahun 2020 ini, diharapkan tidak dijadikan dalih bagi kandidat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tikep untuk membagikan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat, terlebih lagi bansos dari uang pemerintah.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Bawaslu Kota Tikep, Bahrudin Tosofu, Kamis (22/10/2020).

Bahrudin menegaskan, jika kedapatan dan terbukti adanya kandidat yang membagikan bansos ke masyarakat maka pihaknya tak segan menjatuhkan sanksi diskualifikasi bahkan pidana.

Pembagian bansos lanjut dia, dikatagorikan politik uang, sehingga tidak bisa mengatasnamakan kandidat. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyebutkan bahwa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan kampanye dan khusus terkuak diantaranya dugaan penyalahgunaan bansos atau bansos Covid-19 maka dikenakan sanksi. Sebagaimana diatur dalam pasal 187a Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang didalam pasal tersebut, paslon dilarang menjanjikan sesuatu, maupun memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi suara pemilih, maka perbuatan itu diganjar penjara paling lama 72 bulan dan didenda maksimal Rp 1 miliar apabila terbukti dilapangan.

“Jadi tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan yang bisa menguntungkan pasangan calon, jika terbukti bisa dikenakan sanksi pidana dan bahkan sanksi didiskualifikasi,” tegas Bahrudin.

Menurutnya, bansos pada dasarnya adalah bantuan dari pemerintah yang diperbolehkan undang-undang, tetapi akan menjadi masalah saat bansos dimanfaatkan untuk pemenangan peserta Pilkada, apalagi kalau ditempel foto atau nomor urut paslon serta memberikan atas nama paslon.

“Bisa juga diberikan sanski didiskualifikasi untuk calon yang terbukti politik uang, yakni terstruktur, sistematis, dan massif, baik petahana maupun non petahana,” tegasnya lagi.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat khususnya di Kota Tikep agar menolak praktek politik uang. Jika kedapatan ada pihak yang memberi bantuan yang bersifat ajakan untuk memenangkan salah satu paslon maka masyarakat bisa segera melaporkan ke Bawaslu Kota Tikep maupun di Panwascam di masing-masing kecamatan.(len)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

UBAID ADALAH PAK DIN

Ming Okt 25 , 2020
TIDORE – Dampak dari wabah Covid-19 memang mempengaruhi lesunya roda perekonomian serta pendapatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara termasuk di Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Meski begitu, wabah covid ditengah hajatan politik, Pilkada serentak tahun 2020 ini, diharapkan tidak dijadikan dalih bagi kandidat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tikep […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!