Gubernur Malut dinilai Keliru Batalkan SK Pj Sekda Haltim

Ashadi Tajuddin

MABA – Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dinilai telah keliru mengeluarkan surat pembatalan SK Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Haltim, Ashadi Tajuddin menyikapi polemik pembatalan SK Pj Haltim dengan alasan tenggang waktu pelantikan Pj Sekda Haltim telah kadaluarsa.

Menurut Ashadi, alasan pokok gubernur membatalkan surat persetujuan pengangkatan Pj Sekda Haltim yang termuat dalam surat nomor 800/jptp/172/x/ 2020, dimana gubernur berpandangan bahwa surat persetujuan pengangkatan Sekda Haltim tanggal 3 september 2020 dengan nomor 821.2/jptp/164/vi/2020 perihal persetujuan pengangkatan pejabat Sekda Haltim telah kadaluarsa dan batal demi hukum, karena telah melampaui batas waktu pelantikan 5 hari kerja.

Pandangan tersebut kata Ashadi tentu didasarkan pada ketentuan pasal 9 peraturan Presiden nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat Sekda. Akan tetapi jika mencermati alasan gubernur tersebut maka telaah hukum perlu dilakukan untuk menguji kebenaran dalil hukum tersebut, apakah surat gubernur tentang pemberian persetujuan pengangkatan pj sekda kadaluarsa, sehingga secara otomatis batal demi hukum jika telah melampaui batas waktu pelantikan.

Anggota DPRD dua periode itu menjelaskan, peraturan presiden nomor 3 tahun 2018 telah mengatur secara komprehensif prosedur pengangkatan penjabat sekda. Pada pasal 8 perpres ini, diatur tahapan dan prosedur usulan pengangkatan Pj Sekdak kabupaten kota hingga terbitnya persetujuan gubernur bahkan pada beberapa fase diatur limitasi waktu untuk memberikan kepastian hukum dalam proses waktu yang berjalan.

“Misalnya dalam norma pasal 8 ayat (1) bupati, walikota menyampaikan usulan Penjabat Sekda secara tertulis paling lambat 5 hari kerja setelah sekda defenitif tidak dapat melaksanakan tugas atau sejak terjadi kekosongan jabatan. Dan pada ayat (3) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan persetujuan atau penolakan atas usulan Bupati/ Walikota paling lambat 5 hari kerja sejak usulan diterima,” jelas Ashadi, Jumat (23/10/2020).

Kemudian pada ayat (5) dalam hal gubernur menolak maka bupati/walikota, wajib menyampaikan usulan baru paling lambat setelah diterima surat penolakan, ayat (6) bupati/walikota menetapkan pj sekda paling lambat 5 hari kerja setelah persetujuan diterima atau dianggap diterima. Serta pasal 9 yang menyebutkan bahwa pj sekda dilantik oleh PPK paling lambat 5 hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan. Pada setiap tahap diatur batasan waktu 5 hari kerja agar proses pengangkatan dapat berlangsung dalam waktu yang pasti.

“Dari uraian pasal 8 dan pasal 9 itu, terdapat limitasi waktu proses yang sifatnya fakultatif mengatur, tanpa ada konsekuensi atas pelampauan waktu, kecuali ketentuan pasal 8 ayat (3) yaitu pelampauan waktu memberi persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterima usulan, maka gubernur kehilangan wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan. Sehingga atas pelampauan waktu itu bupati/walikota yang mengusulkan dapat menetapkan pengangkatan pj sekda paling lambat 5 hari kerja setelah dianggap gubernur memberi persetujuan,” tegasnya.

Ashadi mengaku konsekuensi pelampauan waktu ini diatur pada ayat berikutnya yaitu ayat (4). Hilangnya wewenang gubernur untuk memberi persetujuan atau penolakan akibat terlampauinya waktu 5 hari kerja ini disebabkan karena wewenang gubernur telah kadaluarsa. Hal ini sejalan dengan pengertian kadaluarsa pada umumnya yaitu suatu keadaan yang membawa konsekuensi timbulnya/ gugurnya suatu hak dan/ atau kewajiban tertentu karena lampaunya waktu.

Oleh karena itu, kata dia, kadaluarsa menimbulkan konsekwensi gugurnya atau timbulnya hak dan atau kewajiban seseorang, maka norma kadaluarsa harus diatur secara jelas dalam klausul pasal selanjutnya, sehingga dengan demikian konsekuensi hukum dari pelampauan waktu itu jelas. Norma hukum yang menyangkut kadaluarsa di lapangan, hukum perdata dan pidana semuanya disebutkan secara jelas dalam klausul pasal.

“Berangkat dari penjelasan ini, maka apakah norma limitasi waktu pada pasal 8 dan pasal 9 yang tidak mengatur konsekuensi pelampauan waktu bisa ditafsirkan sendiri sebagai keadaan kadaluarsa? Tentu tidak, karena sepanjang tidak diatur konsekuensi hukum dari pelampauan waktu itu maka tidak bisa dipersepsikan sebagai kadaluarsa,” beber Ashadi.

Selain dari pada telaah yuridis tersebut lebih lanjut Ashadi menyebut, kebijakan gubernur yang membatalkan pengangkatan Pj Sekda Haltim dengan alasan kadaluarsa juga keliru. Karena gubernur mengabaikan fakta hukum, dimana setelah gubernur menerbitkan surat persetujuan pada tanggal 3 september 2020, mendiang bupati telah menindaklanjuti dengan menetapkan SK pengangkatan Pj Sekda pada tanggal 4 september keesokan harinya. Dengan telah diterbitkannya SK pengangkatan oleh bupati tersebut maka gubernur tidak dapat lagi membatalkan surat persetujuan yang telah dieksekusi dengan alasan telah lampau waktu pelantikan.

“Oleh karena itu, dalil hukum Gubernur Maluku Utara yang membatalkan surat persetujuan pengangkatan penjabat Sekda Halmahera Timur karena alasan kadaluarsa, tidak memiliki dasar hukum,” tepis Ketua Bapilu Maluku Utara Partai Hanura itu sembari berharap gubernur mestinya memiliki staf yang cerdas dan cermat dalam memberikan advis kepada gubernur, sehingga kebijakan gubernur tidak sampai bertentangan dengan norma hukum dan bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum.(dan)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

SK Pemberhentian Guntur Alting dari ASN Resmi diterima KPU

Jum Okt 23 , 2020
MABA – Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dinilai telah keliru mengeluarkan surat pembatalan SK Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Haltim, Ashadi Tajuddin menyikapi polemik pembatalan SK Pj Haltim dengan alasan tenggang waktu pelantikan Pj Sekda Haltim telah kadaluarsa. Menurut […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!