Pj Bupati Halbar Jawab Polemik Penempatan TPS Wilayah 6 Desa

ilustrasi

JAILOLO – Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Barat (Halbar) Rizal Ismail menyebutkan telah ada rumus penyelesaian atas polemik penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah 6 desa.

Penempatan TPS yang mendapat penolakan dari sejumlah aparat pemerintah desa versi Kabupaten Halmahera Utara (Halut) itu telah dibahas dengan pihak penyelenggara, KPU, Bawaslu dan pihak terkait.

Hasilnya, telah disepakati bahwa seluruh masyarakat wilayah 6 desa boleh menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2020 ini, baik bagi masyarakat yang memilih mencoblos untuk Pilkada Kabupaten Halut maupun pada Pilkada Kabupaten Halbar.

“Jadi nanti yang Halbar buat TPS di Halbar yang Halut buat TPS di Halut. Jadi kesepakatan nya seperti itu sehingga kesepakatan itu yang dipegang oleh penyelenggara dalam hal ini KPUD dan Bawaslu dan sampai saat ini mereka sudah melaksanakan tahapan-tahapan, hanya saja forum kades di Kao Teluk dan Forum BPD mereka tidak mau melaksanakan kesepakatan itu,” jelas Rizal, Senin (19/10/2020).

Lanjut Rizal, dalam menindaklanjuti penempatan TPS ini tentunya dasar yang dipakai Pemkab Halbar yakni mengacu pada Permendagri Nomor 60 Tahun 2019 yang pernah diajukan banding oleh Pemkab Halut namun kembali ditolak.

“Jadi nanti saya akan menyurat ke Gubernur minta difasilitasi lagi untuk lebih teknis apalagi seperti Dum Dum yang semuanya kan masuk di Halut tapi ada warga yang berKTP Halbar bagaimana teknisnya nanti akan dibicarakan, guna menghindari adanya gesekan ataupun ada pihak-pihak tertentu yang bakal memperkeruh suasana,” ungkapnya.

Sementara itu Kordiv PHL Bawaslu Halbar Agnosius Datang menegaskan, pada prinsipnya Bawaslu tetap mengacu pada Permendagri terkait batas wilayah. Dimana jika dalam putusan tersebut wilayah yang masuk Halbar maka ditempatkan TPS di wilayah tersebut.

“Pelaksanaan pilkada ini hajatan nasional, jika ada sekelompok atau sebagian orang yang mencoba menghalang-halangi pelaksanaan pemungutan suara akan dikenakan pasal 178 UU nomor 10,” tegasnya.

Lanjut dia, dalam waktu dekat juga bersama KPU, Bawaslu akan melakukan sosialisasi terkait penempatan TPS.

“Ini dalam rangka supaya mendekatkan TPS ke pemilih menghindari golput, kalau itu disepakati malah lebih bagus, intinya kami bawaslu siap melaksanakan tugas pengawasan dimana pun TPS ditempatkan, itu kewenangan KPU,” tandasnya.(mg3)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Cawabup Imran Kunjungi Kantor Bupati, Ada Apa?

Kam Okt 22 , 2020
JAILOLO – Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Barat (Halbar) Rizal Ismail menyebutkan telah ada rumus penyelesaian atas polemik penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah 6 desa. Penempatan TPS yang mendapat penolakan dari sejumlah aparat pemerintah desa versi Kabupaten Halmahera Utara (Halut) itu telah dibahas dengan pihak penyelenggara, KPU, Bawaslu dan […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!