Batalkan SK Plh Sekda Haltim, Gubernur Malut dikritik

MABA – Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba menuai kritik setelah membatalkan SK Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang diisi oleh Ricky Chairul Richfat.

Kritikan disuarakan oleh DPRD Haltim. Dimana, ada sebanyak 9 anggota termasuk didalamnya unsur pimpinan dewan menyatakan menolak pembatalan tersebut.

Kesembilan wakil rakyat yang menolak kebijakan Gubernur diantaranya, Wakil Ketua II DPRD Haltim Idrus Eros Manek, Ketua Komisi I Yusak Kiramis, Ketua Komisi II Mursid Amalan, Ketua Komisi III Ashadi Tajuddin, serta anggota DPRD Haltim Yefri Maudul, Retman Deni Pinoa, Bahmit Djafar, Basir Hi Taher Lambutu dan Alfano W. Susu.

Ketua II DPRD Haltim, Idrus Enos Maneke dalam konferensi pers, Jumat (16/10/2020) menjelaskan, dipilihnya Kepala Bappeda Haltim, Ricky Chairul Richfat sebagai Plh Sekda sudah diputuskan melalui SK Bupati Haltim Nomor :188/45/165/2020 tertanggal 4 September 2020.

Hanya saja, rencana agenda pelantikan Plh Sekda yang dijadwalkan pada 7 September 2020 belum dapat dilaksanakan dan ditunda karena Bupati Haltim, Ir. Muhdin Ma’bud berhalangan tetap atau meninggal dunia.

Olehnya itu, jika SK ini dibatalkan oleh Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba maka gubernur dinilai telah sengaja membuat polemik baru di Kabupaten Haltim.

“Karena proses persetujuan itu telah disampaikan dan alasan pembatalan itu karena persetujuan itu sudah kedaluarsa. Pertanyaannya adalah, kedaluarsa itu bukan karena kesengajaan tapi memang Bupati Muh Din wafat,” tegas Idrus.

Menyikapi hal itu pula, Idrus menegaskan, dirinya bersama rekan-rekanya yang menolak berharap agar Pjs Bupati Haltim, Muhammad Ali Fataruba bisa menindaklanjuti surat persetujuan Plh Sekda Haltim yang sebelumnya disahkan oleh gubernur.

“Kenapa kami 9 anggota ini menolak SK pembatalan persetujuan itu karena yang pertama dalam waktu dekat ini agenda finalisasi APBD-P dan finalisasi itu kita butuh Plt Sekda sebagai ketua panitia anggaran, kalau tidak ada Plt Sekda maka tidak bisa dilakukan finalisasi APBD-P,” jelas Idrus.

Politisi Partai Golkar Haltim ini menambahkan, jika Gubernur Abdul Gani Kasuba tetap ngotot membatalkan dan ikut didukung oleh Plt Bupati Haltim, Muhammad Ali Fataruba maka keduanya adalah biang kerok lambatnya pengesahan APBD-P 2020.

“Proses pengesahan APBD-P ini bisa jadi lambat karena biangnya ada di Gubernur dan penjabat Bupati,” tuturnya.

Dia menambahkan, untuk itu DPRD Haltim pun akan menyurat kepada Mendagri dan Komisi II DPR RI agar menegur dan mengoreksi Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba terhadap kebijakannya itu.

“Karena bagi kami, ini orderan bagi orang-orang didalam situasi politik. Jadi sikap kami 9 anggota DPRD Haltim menolak yang diambil Gubernur serta meminta kepada Pj Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur agar batalkan kembali SK pembatalan persetujuan. Dan segera lantik Plh Sekda yang sudah dilakukan persetujuan sebelumnya semata-mata untuk melanjutkan amanah mendiang almarhum Ir Muh Din,” tambah Idrus seraya mengingatkan agar Pj Bupati tidak lagi mengusulkan Plh Sekda yang baru ke Gubernur.(dan)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

DPT Pilkada Haltim 57.152 Orang, ini Rincian Tiap Kecamatan

Jum Okt 16 , 2020
MABA – Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba menuai kritik setelah membatalkan SK Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang diisi oleh Ricky Chairul Richfat. Kritikan disuarakan oleh DPRD Haltim. Dimana, ada sebanyak 9 anggota termasuk didalamnya unsur pimpinan dewan menyatakan menolak pembatalan tersebut. Kesembilan wakil rakyat […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!