Protes Pemangkasan TTP, Ribuan ASN Kota Tikep Demo DPR

 

TIDORE – Ribuan aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Walikota dan DPRD Kota Tikep, Senin (12/10/2020).

Massa mengawali aksi di halaman Kantor Walikota Tikep dengan membawa pamflet dan sejumlah baliho memprotes anggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS dalam APBD 2021 yang dipangkas dari rancangan sebelumnya Rp 75 miliar menjadi Rp 26 miliar.

Dihadapan massa aksi, Pjs Walikota Tikep, Ansar Daaly menyampaikan dukungannya terhadap aksi tersebut asalkan menjaga ketertiban.

“Saya mendukung aksi dan tuntutan teman-teman ASN, tetapi jaga ketertiban dan tidak melakukan aksi-aksi yang lain,” kata Ansar ketika menemui massa aksi.

Dengan kendaraan roda dua maupun roda empat, massa yang dikoordinir oleh Pj. Sekot Tikep, Miftah Baay itu kemudian menuju kantor DPRD di Kelurahan Tongwai, Kecamatan Tidore Selatan, sekira pukul 14:00 WIT.

Tiba di Kantor DPRD, mereka mendesak DPRD tetap menetapkan angka TTP sebesar Rp 75 miliar. Aksi tersebut langsung mendapat respon DPRD yang memutuskan untuk menggelar hearing melalui Badan Anggaran di Ruang Paripurna. Hearing itu dipimpin oleh Ketua DPRD Ahmad Ishak.

Dalam kesempatan itu, salah seorang ASN Mohtar Djumati menyampaikan, kehadiran mereka hanya dengan satu tuntutan yakni meminta Badan Anggaran DRPD untuk menyetujui angka TTP sebesar Rp 75 miliar.

“Jika TTP hanya diangka Rp 26 miliar, maka tentunya pendapatan terbilang tidak mencukupi karena, jumlah ASN Kota Tikep yang ada saat ini tercatat sekitar tiga ribu sembilan ratus lebih,” katanya sembari berteriak, “TTP ASN 75 miliar harga mati”.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Tikep yang juga selaku Ketua Banggar, Ahmad Ishak didampingi Wakil Ketua I Mochtar Djumati dan Wakil Ketua II Ratna Namsa membenarkan bahwa, TTP awal diusulkan Rp 75 miliar, namun yang disepakati adalah Rp 60 miliar dengan target pendapatan Rp 800 miliar lebih.

“Sampai saat ini, kita masih masuk dalam pembahasan KUA-PPAS,” kata Ishak.

Namun dalam perjalanan, dana transfer mengalami penurunan, sehingga berimbas pada target pendapatan. Dengan demikian belanja perlu dilakukan penyesuaian termasuk didalamnya TTP.

“Makanya Banggar dan TAPD menyepakati lagi diangka Rp 26 milliar,” jelasnya.

“DPRD sangat menghargai aspirasi ASN. Namun kondisi keuangan daerah membuat kami tak bisa berbuat banyak, apalagi mengakomodir tuntutan ASN,” sambung dia.

Pernyataan itu membuat massa emosi dan nyaris terjadi adu jotos dengan para wakil rakyat. Untungnya cepat dilerai oleh aparat keamanan TNI/Polri dan langsung mengevakuasi seluruh Anggota DPRD keluar ruangan.(len)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bendahara Camat Maba Utara Tahan Gaji, Para Guru 'Menjerit'

Sel Okt 13 , 2020
  TIDORE – Ribuan aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Walikota dan DPRD Kota Tikep, Senin (12/10/2020). Massa mengawali aksi di halaman Kantor Walikota Tikep dengan membawa pamflet dan sejumlah baliho memprotes anggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS dalam […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!