Puluhan Mahasiswa Desak DPRD Tikep Tolak UU Omnibus Law

Hearing massa aksi dengan unsur pimpinan DPRD Kota Tikep

TIDORE – Puluhan mahasiswa yang tergabung dari Universitas Nuku dan STIMIK-Tidore Mandiri menggelar aksi penolakan UU Omnisbus Law di depan gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara, Rabu (7/10/2020).

Massa menyuarakan mosi tidak percaya kepada pimpinan dan anggota DPR dengan membawa atribut bertuliskan cabut Rancangan UU Omnisbus Law.

Selain itu, massa juga meminta tiap-tiap fraksi DPRD setempat untuk menyatakan sikap tolak UU yang baru disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020 kemarin.

“Kami meminta sikap dari DPRD untuk mencabut UU Omnisbus Law. Laksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan menangkan Pancasila, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis,” pinta Julfikar Hasan, Koordinator Aksi saat hearing bersama anggota DPRD Kota Tikep.

Hadir dalam hearing diantaranya, Ketua Fraksi NasDem Mochtar Djumati, Ketua Fraksi Demokrat M. Ridwan Yamin, Fraksi PAN Ratna Namsa, Fraksi PKB Murad Polisiri, dan Fraksi PDIP Abdurahman Arsyad.

Menurutnya, sikap fraksi DPRD sangat dibutuhkan karena UU tersebut akan berdampak kepada para tenaga kerja yang ada di daerah-daerah

“Saya contohkan di PT. IWIP yang bertempat di Halmahera Tengah, masa DPRD tidak bersikap, karena ini tanah kita,” ucap Julfikar.

Tuntutan mahasiswa ini kemudian ditanggapi oleh anggota DPRD yang hadir. Tak hanya menanggapi, para wakil rakyat ini juga menyatakan sikap menolak UU tersebut.

“Kami dari DPRD hanya memberikan dukungan agar Undang-Undang ini perlu dilakukan peninjaun kembali,” kata Ketua Fraksi NasDem, Mochtar Djumati.

Senada juga disampaikan Ratna Namsa. Politis PAN ini meminta kepada seluruh pimpinan DPRD agar secara kelembagaan menindaklanjuti tuntutan tersebut.

Sedangkan Murad Polisiri mengaku bahwa dirinya tak mau berpendapat sebab, fraksi PKB DPR RI sudah mendukung pengesahan UU tersebut. Namun fraksi PKB DPRD Kota Tikep akan menyampaikan tuntutan ini kepada frksi DPR RI melalui DPP PKB untuk menolak UU Omnisbus Law.

Begitu juga dengan yang disampaikan perwakilan Fraksi PDIP Abdurahman Arsyad. Menurut dia dari 5 kursi fraksi, 3 kursi berpendapat menolak UU Omnisbus Law.

“Satu fraksi ansihnya, secara netralitas di DPP PDIP masing-masing mereka menolak. Bahwa kami dari fraksi PDI-Perjuangan yang disampaikan ibu Wakil Ketua DPR RI, sistem Negara kita diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Yang pada dasarnya harus ada proses pemakmuran rakyat yang dituju. Karena torang (kami) tidak mau ada segumpal kapitalis yang berlindung di balik itu,” katanya.

“Sedangkan secara fraksional akan menyampaikan secara resmi tanpa ada rapat dengan campur dengan fraksi lain DPRD, bahwa kami akan menolak sebagaimana apa yang menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa,” sambung Arsyad.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat M. Ridwan Yamin berpendapat bahwa, di DPRD Kota Tikep Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS memiliki pokok pikiran bahwa, “kami, dengan ditetapkan UU Omnisbus Law ini, akan membuat Negara tidak aman lagi,” ucapnya.

Usai menyampaikan pendapat, massa para anggota DPRD telah bersikap agar penyataan itu dituangkan dalam rekomendasi penolakan UU Omnisbus Lawa secara tertulis. Setelah rekomendasi penolakan dibuat, massa kemudian membubarkan diri.(len)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dukung Pilkada Damai, Simpatisan Ubaid-Anjas diimbau Ciptakan Politik Santun

Rab Okt 7 , 2020
TIDORE – Puluhan mahasiswa yang tergabung dari Universitas Nuku dan STIMIK-Tidore Mandiri menggelar aksi penolakan UU Omnisbus Law di depan gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara, Rabu (7/10/2020). Massa menyuarakan mosi tidak percaya kepada pimpinan dan anggota DPR dengan membawa atribut bertuliskan cabut Rancangan UU Omnisbus Law. […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!