Kementerian PPPA Tetapkan Maitara Sebagai Pulau Bebas Pornografi

TIDORE – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia menetapkan Pulau Maitara sebagai pulau bebas pornografi.

Penetapan predikat pulau yang berada di bagian Utara Kota Tidore Kepualaun, Provinsi Maluku Utara itu ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak di Maluku Utara yang ditandatangani sejumlah Kepala Daerah, ketua-ketua Tim Penggerak PKK dan sejumlah tokoh di Provinsi Maluku Utara, Kamis (24/09/2020).

Selain itu juga, dilanjutkan dengan Pengukuhan Forum Anak dan Penyampaian komitmen 4 Kepala Desa di Pulau Maitara untuk terus menjaga predikat yang telah diraih.

Menteri PPPA RI, Gusti Ayu Bintang Puspayoga yang diwakili Deputi Bidang Perlindungan Anak, Nahar dalam kesempatan tersebut menyampaikan, sumber daya paling berharga suatu Negara adalah sumber daya manusia.

Sebagai pulau yang bebas pornogarafi diharapkan kepada anak-anak di Provinsi Maluku Utara menjadi kuat, menjadi anak berpikir positif, serta terus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di tengah pendemi Covid-19.

“Hal lain, ada beberapa factor yang adalah, kontruksi sosial lain yang mengakibatkan terjadi masyarakat melakukan praktek perkawinan anak dengan mengatasnamakan tradisi, budaya, atau agama. Berdasarkan studi anak perempuan dapat dinikahkan semakin tinggi setelah terjadinya non bencana alam,” kata Nahar, saat membacakan amanat Menteri PPPA.

“Sedangkan dibeberapa tempat, dengan kondisi pendemi sudah dilaporkan terjadinya perwakinan. Tentu perkawinan anak ini, perlu adanya bentuan pemerintah. Kemudian yang harus dihindari adalah tidakan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ini yang menjadi perhatian seluruh masyarakat di Maluku Utara,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara yang diwakili Bidang Politik dan Pemerintahan, Idham Umasangaji menyampaikan dukungan Pemprov Maluku Utara atas pencanangan Pulau Maitara sebagai pulau bebas pornografi.

“Kami sangat mendukung, dan menjadi pilot project bagi wilayah lainnya dalam mewujudkan perlindungan anak khususnya dari bahaya pornografi,” katanya.

“Kepada aparatur desa dan semua elemen masyarakat agar berkomitmen dalam menjalankan sistem perlindungan anak,” tandasnya.

Dukungan serupa juga disampaikan Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim. “Sebagai kota kecil yang berhasil meraih 9 kali piala Adipura dan WTP 6 kali. Untuk itu, pencanangan Pulau Maitara sebagai pulau bebas pornografi tentunya kami akan berkomitmen untuk menjaga predikat ini dengan sebaik-baiknya,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara, Musrifah Alhadaar menambahkan, kegiatan yang dikemas dengan tema Seribu Mimpi Maitara ini bertujuan agar kedepan anak-anak Maluku Utara khusunya di Pulau Maitara bebas dari semua pornografi. “Karena hal itu mampu mengancam masa depan anak,” ujarnya.(len)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KPU Kota Tikep Tetapkan Nomor Urut Paslon

Kam Sep 24 , 2020
TIDORE – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia menetapkan Pulau Maitara sebagai pulau bebas pornografi. Penetapan predikat pulau yang berada di bagian Utara Kota Tidore Kepualaun, Provinsi Maluku Utara itu ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak di Maluku Utara yang ditandatangani sejumlah Kepala Daerah, ketua-ketua […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!