Sosialisasi UU Pilkada, Gakkumdu: ASN Terlibat Politik Bisa Dipenjara

TIDORE – Dalam upaya meminimalisir pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Tidore Kepuluan (Tikep) yang tergabung Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian melakukan sosialisasi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang nertalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kegaiatan itu berlangsung Jumat (18/9/2020) kemarin di Kelurahan Payahe, Kelurahan Akelamo, Desa Tului dan Desa Gurajou, Kecamatan Oba. Dihadiri Kapolres Kota Tikep, AKBP. Yohanes Jalung Siram, S.I.K selaku penasehat Gakkumdu Kota Tikep.

AKBP. Yohanes Jalung Siram dalam kesempatan tersebut dia menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga Kamtibmas agar kondusif dan damai selama tahapan Pilkada yang akan dimulai pada 26 Sepetember nanti.

“Ini langkah awal Gakkumdu melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pada Pilkada tahun 2020,” ujarnya.

“Kami meminta kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah agar selalu menjaga situasi ini lebih kondusif selalu. Berikanlah pemahaman-pemahaman politik yang baik ke masyarakat untuk tidak menimbulkan fitnah dan menyebar ujaran kebincian,” tegas Yohanes.

Dalam kesempatan itu pula, Kordiv Hukum Bawaslu Kota Tikep, Amru Arfa yang juga sebagai penanggungjawab di Sentra Gakkumdu ini mengatakan bahwa, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang netralitas ASN telah diatur dalam pasal pasal 70 dan 71.

Amru menjelaskan, pada pasal 70 ayat (1) menegaskan bahwa pasangan calon dilarangan melibatkan ASN, Polri dan TNI. “Pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi pidana paling lama 6 bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam pasal 189,” jelasnya.

Sedangkan pada pasal 71, kata Amru, pejabat Negara ASN dan Kades/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan satu calon selama masa kampanye.

“Sanksinya sama yaitu pidana paling lama 6 bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam pasal 188,” tukasnya.

Diakhir penjelasannya, Amru berharap dengan adanya sosialisasi ini bisa menambah pengetahuan semua pihak terkait apa saja yang dilarang dalam UU Pilkada.(len)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Garda Merah Putih Tolak Buyung Rajilun jadi Plt Bupati Haltim

Ming Sep 20 , 2020
TIDORE – Dalam upaya meminimalisir pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Tidore Kepuluan (Tikep) yang tergabung Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian melakukan sosialisasi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang nertalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegaiatan itu berlangsung Jumat (18/9/2020) kemarin di Kelurahan Payahe, Kelurahan Akelamo, Desa […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!