Panwascam Tidore Imbau ASN Jaga Netralitas

TIDORE – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tidore kembali mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menjaga netralitasnya dalam pesta demokrasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Tahun 2020 ini.

Bacaan Lainnya

Imbauan tersebut disampaikan Panwascam Tidore melalui sosialisasi ke 13 kelurahan yang ada di Kecamatan Tidore yang berlangsung tanggal 10-15 September 2020.

“Yang pastinya sebagai pelayan publik, tentu kepada ASN untuk tetap menghindari kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan pasangan calon,” kata Haris Ode, Kordiv HPP Panwascam Tidore saat ditemui maluttimes.com, Selasa (15/9/2020).

Haris menegaskan, larangan kepada ASN untuk tidak berpolitik praktis sangat jelas tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Kemudian terkait netralitas ASN termuat dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

“Kepada ASN agar tidak melakukan selfie atau berfoto bersama bakal pasangan calon kepala daerah dan mengunggah ke berbagai media sosial, baik like maupun komentar lainnya. Sebab itu tindakan yang mencerminkan keberpihakan ASN terhadap pasangan calon serta tindakan yang tidak menjunjung etika sebagai seorang ASN,” katanya.

Larangan lainnya lanjut Haris, yakni ASN tidak boleh melakukan pendekatan terhadap partai politik, terkait rencana pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah, memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah, mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah, menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal calon maupun partai politik, serta larangan menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

“Jika ASN yang melakukan pelanggaran terhadap regulasi yang telah mengatur tentang ASN maka akan dikenakan sangsi tegas,” ungkapnya.

Selain itu, berdasarkan rekomendasi majelis kode etik ASN yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif, berupa hukuman disiplin ringan, sedang sampai berat.(len/red)

Pos terkait