Pemekaran Loteng Terganjal, Bupati Danny diminta Tegur Tiga Pejabat ini

Joko Ahadi

JAILOLO – Rencana peresmian kecamatan baru Loloda Tengah (Loteng) nampaknya belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Pasalnya, sejumlah syarat untuk calon kecamatan baru di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) itu, ternyata belum dituntaskan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halbar.

Syarat dimaksud, salah satunya yakni mengenai perpindahan status Desa Tuakara yang dulunya masuk wilayah Halbar namun kini telah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Halmahera Utara (Halut).

Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Halbar, Joko Ahadi, berubahnya status wilayah desa itu menyebabkan adanya perubahan tapal batas antar kedua kabupaten.

Joko menilai, proses percepatan pemekaran Kecamatan Loteng seharusnya tak berbuntut panjang seperti saat ini, jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara teknis mengemban tugas tersebut bisa mengawalnya dengan serius.

“Seharusnya pak bupati menegur tiga pejabat dari instansi teknis yang ditugaskan mengawal proses ini. Karena mereka sering keluar daerah dalam urusan ini tapi hasilnya ternyata masih mentah,” ujar Joko, Senin (14/09/2020).

Ketiga pejabat yang dimaksud Joko itu yakni, Kepala Bagian Hukum, Jason Kalopas Lalomo, Kepala Bagian Pemerintahan, Demianus Sidete, Kepala DPMPD Asnat Sowo.

Menurut Joko, soal kewenangan peresmian memang ada ditangan Bupati Halbar, Danny Missy. Namun, jika peresmian itu dilakukan sebelum keluarnya nomor registrasi kecamatan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan nomor kodefikasi wilayah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maka pelaksanaan peresmian bisa dinyatakan cacat hukum.

“Makanya saat ini sebaiknya pemerintah daerah melalui instansi teknis harus serius mengawal, hingga registrasi dan kodefikasi itu bisa segera diperoleh, itu yang terpenting dan kita tentunya mendukung itu,” tegasnya.

Joko yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, sebaiknya Bupati jangan terlalu terburu-buru seakan-akan pemekaran Loteng adalah hal yang urgen, sementara syarat yang diminta pihak Kemendagri belum dituntaskan oleh Pemda Halbar.

“Masyarakat Loteng tentunya menanti pemekaran kecamatan baru ini, dan soal pemekaran ini tidak ada masalah, bahkan Kemendagri pun membuka ruang untuk itu, tapi harus serius dikawal oleh instansi terkait,” tandasnya mengakhiri.(mg1/red)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KPU Tikep Umumkan Dokumen Ketiga Paslon Memenuhi Syarat

Sen Sep 14 , 2020
JAILOLO – Rencana peresmian kecamatan baru Loloda Tengah (Loteng) nampaknya belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, sejumlah syarat untuk calon kecamatan baru di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) itu, ternyata belum dituntaskan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halbar. Syarat dimaksud, salah satunya yakni mengenai perpindahan status Desa Tuakara yang […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!