Empat Kades dan Satu Sekdes di Kepsul Dipanggil Bawaslu

ilustrasi
ilustrasi

SANANA – Sebanyak empat Kepala Desa (Kades) dan satu Sekretaris Desa (Sekdes) di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Provinsi Maluku Utara, Selasa (08/09/2020) memenuhi panggilan Bawaslu setempat.

Mereka dinataranya adalah Kades Waihama AHT alias Abdul, Kades Wai Ipa AI alias Adi, Kades Mangoli AM alias Ali. Sementara Sekdes dari Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan.

Bacaan Lainnya

Mereka dipanggil untuk dimintai klarifikasi atas dugaan keterlibatan saat mengantarkan salah satu bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kepsul menuju tempat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada, Minggu (06/09/2020) lalu.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Kepsul, Ajuan Umasugi kepada wartawan membenarkan kehadiran empat Kades dan Sekdes ini.

“Kalau Kades itu soal netralitas ASN dan Aparatur Desa, karena di tanggal 6 itu diduga mereka turut serta bersama rombongan saat mendaftar kemarin,” katanya.

Menurut keterangan yang disampaikan saat dimintai klarifikasi, kata Ajuan, awalnya mereka sedang meleksanakan rapat terkait agenda Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi).

Usai rapat tersebut, sambung Ajuan, mereka kemudian ingin melanjutkan agenda refresing ke destinasi wisata pulau kucing, di Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara.

“Karena bertepatan dengan waktu pendaftaran pasangan calon, maka berpotensi diduga melakukan pelanggaran itu,” kata Ajuan.

Tak hanya itu, ada juga gestur dan isyarat-israyat yang diduga mengarah pada potensi pelanggaran. “Misalnya mengangkat dua jari dan menunjukkan jempol,” tandasnya.

Ajuan berharap, seluruh apatur desa dan ASN bisa menjaga netralitas selama pilkada. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terdapat di dalam pasal 7 poin (1) yang berbunyi bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI-Polri, dan kepala dasa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Dalam UU ini bicara soal pelanggaran administrasi,” cetusnya.

Selain UU nomor 10 tahun 2016 yang bicara soal pelanggaran administrasi, Ajuanmenambahkan, ada juga UU nomor 1 tahun 2015 pasal 188 yang bicara terkait dengan pelanggaran pidana.

“Jadi sangat kami harapkan agar kepala desa dan ASN taat pada aturan. Jika kepadatan ada yang terlibat maka kami tidak segan-segan proses,” tegasnya.(red)

Pos terkait