Minus Zakir, Tiga Cakada Halbar ini Terlilit Utang, Begini Datanya

ilustrasi
ilustrasi

JAILOLO – Tiga dari empat pasangan calon kepala daerah (Cakada) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) 2020 ternyata masih terlilit utang.

Mereka yang terlilit utang ratusan juta hingga miliaran rupiah itu diantaranya, Denny Palar, James Uang dan Danny Missy.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya cakada yang diusung Golkar dan PKS, Ahmad Zakir Mando yang bersih dari utang.

Untuk cakada atas nama Denny Palar, berdasarkan LHKPN tertanggal 31 Agustus 2020/periodik memiliki daftar utang sebesar Rp 414.126.726 dari total harta kekayaan sebesar Rp 2.374.413.395.

Denny yang diusung PKB dan Gerindra bersama Iksan H. Husain ini tercatat sebagai cakada dengan daftar utang tertinggi dibandingkan dua cakada lainya.

Diperingkat kedua ada James Uang. Cakada yang berpasangan dengan Jufri Muhammad atas restu Demokrat dan NasDem ini, berdasarkan LHKPN tertanggal 31 Agustus 2020/periodik 2019, memiliki daftar utang sebesar Rp 385.250.484 dari total harta kekayaan sebesar Rp 913.922.000.

Sementara diperingkat ketiga yakni Danny Missy yang juga petahana. Danny yang diusung PDIP, Hanura dan PAN berpasangan dengan Imran Lolori ini berdasarkan
LHKPN tertanggal 30 April 2020/periodik 2019 memiliki utang sebesar Rp.336.598.818 dari total harta kekayaan mencapai Rp 7.857.531.285.

Divisi Teknis KPUD Halbar, Yanto Hasan menuturkan, penyampaian LHKPN merupakan salah satu syarat persyaratan calon yang wajib dimasukan ke KPUD merujuk kepada pasal 4 Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan.

Dalam ketentuan itu dituliskan setiap cabup dan cawabup wajib menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang untuk memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara yakni KPK.

Yanto bilang, pihaknya pun akan melihat kembali apakah utang ketiga cakada ini bersifat utang pribadi atau menjadi beban negara. Hal ini pun katanya, merupakan ranah Pengadilan Tata Niaga yang mengeluarkan rekomendasi jika ada paslon yang jatuh pailit.

“Terkait kandidat ada utang piutang harus dibuktikan dengan keputusan melalui Pengadilan Niaga yang menerangkan paslon, mereka ada utang baik secara pribadi maupun berbadan hukum,” tandasnya.(mg1/red)

 

Pos terkait