Lagi, Panwascam Tidore Sosialisasi Netralitas ASN

TIDORE – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tidore, Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menyambangi kantor kecamatan untuk sosialisasi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).

Bacaan Lainnya

Ketua Panwascam Tidore, Supriyanto Ade mengatakan, sosialisasi ini selaligus ajang silaturahmi. Selain itu juga membicarakan tentang tugas dan fungsi penindakan penyelenggara pemilu terhadap ASN yang melanggar aturan. Salahsl satunya tentang netralitas ASN diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Ada juga Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil,” katanya.

Lanjut Supriyanto, penegasan serupa juga tertuang dslam SE KASN Nomor: B-2900/KASN/11/2017 tentang Pengawasan Netralitas ASN san Surat Menpan-RB Nomor: B/71.M.SM.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN.

“Untuk itu, kita harus mewujudkan pemilu yang demokratis, memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan maupun akuntabilitas hasil pemilu,” ujarnya.

Atas nama penyelenggara Pemilu, Suoriyanto berharap dengan soasialisasi ini tidak mengarah kepada keberpihakan peserta pemilu. Ia juga menegaskan jika ada temuan maka akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya ingatkan pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya dimanapun berada, baik keluarga dan masyarakat, apabila melakukan pertemuan yang bersifat ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang, maka keduanya adalah keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye,” tegasnya.

Terpisah, Camat Tidore, Abdul Hakim Adjam mengapresiasi kegiatan tersebut. “Kami sangat memahami, berdasarkan udangn-undang Pemilu maupun ASN, tentunya kami tetap komitmen dan tetap menjaga netralitas ASN di Pilkada 2020,” katanya.

“Setiap orang punya hak politik yang berbeda, bahkan orang dijamin dengan aturan. Namun bukan dengan perbedaan politik silaturahmi antara masyarakat terputus, itu yang tidak kami inginkan,” sambung dia mengakhiri.(len)

Pos terkait