Anggota PPS Terlibat Politik Praktis Terancam dipecat

Ismail Idris
Ismail Idris

TIDORE – Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan, Ismail Idris menyebutkan, petugas penyelenggara yang terlibat politik praktis bisa dipecat.

Pernyataan itu menyusul adanya rekomendasi dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Tikep ke KPU Tikep terkait pelanggaran yang diduga melibatkan tiga orang oknum penyelenggara di tingkat bawah.

Bacaan Lainnya

Tiga oknum tersebut adalah Mirnawati Abubakar, anggota petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS), Fahri Ishak, staf Sekretariat PPS Desa Aketobatu dan Kartini Husen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

BACA JUGA: Oknum Petugas PPS Foto Bareng Cakada Tikep 

Ketiganya disebutkan telah melakukan foto bersama dengan calon Wakil Wali Kota Tikep, Muhammad Sinen dan mengangkat salam dua jari.

“Sanksi itu bisa sampai ke pelanggaran kode etik maupun pemecatan terhadap anggota kami di tingkat ad hoc,” jelas Ismail, Selasa (1/9/2020).

Meski begitu, lanjut dia, selama 7 hari setelah rekomendasi dari Bawaslu diterima, KPU Tikep akan mengkaji dugaan pelanggaran dimaksud.

“Kalau misalnya ditemukan pelanggaran maka langsung kami bentuk tim penanganan pelanggaran, sesuai dengan Juknis yang diatur dalam PKPU Nomor 8,” tandasnya.(len)

Pos terkait