DPRD dan Pemkot Tikep Sepakat Tunda Bahas KUA PPAS Tahun 2021

Mochtar Djumati
Mochtar Djumati

TIDORE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) bersepakat menunda pembahasan KUA PPAS tahun 2021.

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara baru akan dibahas pada 24 Agustus 2020 nanti.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua DPRD Kota Tikep, Mochtar Djumati saat ditemui maluttimes.com, Rabu (19/8/2020) di kantor DPRD mengatakan, sebelumnya DPRD sudah membicarakan beberpa hal teknis dengan TAPD, badan anggaran maupun komisi-komisi serta intansi terkait tentang KUA PPAS.

“Pengesahan belum dipastikan akan diparipurna, sebab kami baru selesai menggelar rapat dengan TAPD serta komisi-komisi. Makanya, ada dari TAPD masih memperbaiki hal-hal teknis lebih rinci lagi, sehingga pembahasan hari ini ditunda sampai pada tanggal 24 Agustus 2020,” katanya.

Mochtar mengemukakan, untuk mencari tahu target dalam rincian KUA PPAS, pihaknya masih memakai estimasi pendapatan maupun belanja.

“Bahwa kita belum tahu pendapatan daeraah saat ini, karena kita hanya menunggu penetapan APBN supaya kita ketahui dan transfernya berapa dengan situasi Covid-19,” cetusnya.

Lebih lanjut Mochtar mengatakan, setelah kegiatan refocusing anggaran beberapa hari lalu menjadi prioritas pihaknya untuk memasukan kembali di tahun 2021 terkait dengan infrastruktur dasar masyarakat.

“Sebagaiamana anggaran belanja yang diberikan ke DPRD sekitar 1 trliun 57 miliar, namun ada anggaran 100 juta akan dibuka. Makanya itu, infrastruktur dasar adalah masyarakat. Kalau dihitung, kurang lebih 200 miliar dari total rincian yang dipakai dalam KUA PPAS. Misalnya, belanja pendapatan lebih sedikit dengan belanja, maka ada tiga hal saja yaitu, pertama: torang (kita) harus menaikan pendapatan, kedua: sudah tidak bisa jalan berikut harus melakukan pinjaman untuk bisa menyesuaian dengan pendapatan, dan ketiga: kita harus mengurangi belanja,” katanya.

Ia berharap DAU dan DAK dana insentif daerah maupun dana bagi hasil sudah diinput masuk.(len)

 

Pos terkait