Kepala DPMD Kepsul ‘Alergi’ Wartawan

ilustrasi
ilustrasi

SANANA – Sebagai pejabat publik, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harusnya bersikap terbuka terhadap publik. Utamanya keterbukaan informasi terkait kinerja pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Namun, hal ini nampaknya tidak berlaku bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Abdul Fataha Umasangaji.

Bacaan Lainnya

Pejabat dari kabinet Bupati Hendrata Thes, ini nampaknya kurang memahami Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Undang-Undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, terlebih lagi dari insan pers sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

 

Mirisnya, Abdul Fataha secara gamblang menyebutkan bahwa dirinya enggan memberi komentar ke media saat dikonfirmasi perihal pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) maupun dana Bantuan Langsung (BLT).

“Sekarang saya belum bisa bicara di media,” ungkap Abdul Fataha usai mengikuti pertemuan bersama 78 Kepala Desa, Sabtu (15/08/2020).

Sikap Abdul Fataha ini juga bersebrangan dengan instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kepsul, Syafrudin Sapsuha. Belum lama ini Sekda telah mengingatkan kepada seluruh pejabat dilingkup Pemda Kepsul untuk memberikan akses informasi kepada wartawan sebagai mitra.

“Jangan pernah menutup informasi ke media,” ungkap Syafrudin belum lama ini.(red)

 

Pos terkait