Jika Memenuhi Unsur Pidana, Nilai Fantastis SPPD Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tikep bisa Diproses

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Drs, Rikwanto, SH. M.Hum
Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Drs. Rikwanto, SH. M.Hum

TIDORE – Polemik fantastisnya nilai anggaran perjalanan dinas atau SPPD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep) yang termuat dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2019 ikut disoroti Polda Maluku Utara.

Sebelumnya, masalah SPPD orang nomor satu dan dua di Kota Tikep ini pernah disuarakan oleh masa Gerakan Pemuda Marhaenis dalam demo di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, 4 Agustus 2020 lalu.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan LPP, belanja perjalan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat realisasi anggaran di luar batas kewajaran. Total realisasi penggunaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah ditambah dengan mobilisasi darat dan mobilisasi air Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tahun 2019 sebesar Rp 7.196. 257.742.

Hal itu menandakan realisasi anggaran intensitas kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota sangatlah tinggi.

Menyikapi hal ini Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Drs. Rikwanto, SH. M.Hum menyebutkan, pihaknya akan menerima bila ada laporan mengenai hal ini. Namun untuk kepastian apakah pidana atau tidaknya tergantung memenuhi unsur pidana dan bukti yang cukup.

“Nanti kita pelajari dulu, apakah itu memenuhi unsur dan barang bukti maka kita proses,” ungkap Kapolda usai melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Tikep, Rabu (12/8/2020).

Orang nomor satu di Polda Maluku Utara ini menambahkan, dalam konteks Pilkada kini, walaupun sudah menjadi bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sudah dilaporkan penyelewengan tersebut, tentunya maka ditunda penanganannya sampai proses Pilkada selesai.

“Saya berharap, bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tikep sudah bisa mempersiapkan diri untuk bersih dari kasus korupsi, supaya Pilkada ini tetap berkualitas,” harapnya.(len)

 

Pos terkait