Warga 6 Desa di Sahu Timur Segera Nikmati Air Bersih

Pertemuan Komisi III DPRD Halbar dengan para kades 6 desa Hamente Tibobo
Pertemuan Komisi III DPRD Halbar dengan para kades 6 desa Hamente Tibobo

JAILOLO – Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) memastikan diakhir tahun ini, warga enam desa di Kecamatan Sahu Timur sudah bisa menikmati air bersih.

Enam desa yang dekebal dengan sebutan komunitas Hamente Tibobo ini terdiri dari Desa Tibobo, Hoku Hoku Gam, Gamnyial, Cempaka, Ngaon dan Desa Gamsungi.

Bacaan Lainnya

Rencana realisasi program air bersih itu disampaikan dalam pertemuan Komisi III bersama para kades 6 desa Hamente Tibobo di ruang rapat Komisi III DPRD Halbar, Selasa (04/08/2020).

Ketua Komisi III, Juliche Baura dalam kesempatan itu mengatakan, sebelum surat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dari 6 desa itu masuk, Komisi III sudah memanggil pihak PDAM dan Dinas PU untuk menjelaskan perihal proyek air bersih ini. Hasilnya, instansi teknis pun sudah memastikan mulai Oktober 2020 proses tender proyek air bersih mulai jalan.

“Kami komisi III tetap mengawal agar anggaran air bersih di wilayah enam desa Hamente Tibobo harus dianggarkan dalam APBD Perubahan,” ujar Juliche seraya berharap agar masyarakat tetap bersabar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Halbar, Robinson Missy menambahkan, jika anggaran APBD Perubahan sudah diketuk maka secepatnya Pemda melalui instansi teknis harus mengambil langkah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat enam desa.

“PDAM harus pro aktif dalam melihat tuntutan dan kebutuhan masyarakat enam desa Hamente Tibobo,” jelas Robinson.

Kades Gamnyial, Leonardo Kotta dalam pertemuan itu juga menjelaskan, air bersih adalah kebutuhan mendasar masyarakat 6 desa Hamente Tibobo, sehingga jika Pemkab Halbar dan DPRD sudah janjikan harus segera dieksekusi tahun ini.

“Kami 6 Kades Hamente Tibobo hanya meminta kepastian anggaran air bersih kapan ditenderkan,” katanya.

Hal senada disampaikan Kades Hoku Hoku Gam, Melkianus Giwe. Ia berharap, jika proyek ini mulai jalan maka intansi teknis seperti PDAM dan Dinas PU harus lebih serius.

“Kami meminta pihak PDAM harus serius dalam menanggapi tuntutan kami, dan jangan bohongi masyarakat enam desa lagi,” tandas mantan Ketua GMKI Tobelo ini.(red)

Pos terkait