DPRD Tolak LPP APBD Kota Tikep Tahun 2019

Paripurna ke-8 masa Persidangan ke-III DPRD Kota Tikep

TIDORE – Empat fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menolak rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Penolakan itu disampaikan dalam siding paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, Kamis (30/7/2020).

Keempat fraksi yang menolak adalah fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi NasDem, Fraksi Demokrat Sejahterah dan Frkasi Partai Amanat Nasional (PAN). Otomatis hanya fraksi PDIP yang menerima Ranperda tersebut disahkan.

Murada Polisiri saat memberikan pendapat akhir fraksi PKB bahwa, meningkatnya pendapatan daerah Kota Tikep di tahun 2019 seharusnya bisa berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Kota Tikep.

Menurut dia, anggaran perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota baik didalam maupun di luar daerah berada diangka yang cukup fantastis sehingga realisasi anggaran sangat merugikan keuangan daerah.

“Untuk itu, fraksi PKB sangat ragu dengan pancapian WTP yang diraih oleh Pemerintah Kota Tikep. Olehnya itu, kami meminta kepada BPK agar memeriksa ulang anggaran Kota Tikep tahun 2019 dan menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban APBD Kota Tikep tahun 2019,” kata Murad.

Selanjutnya, penolakan fraksi Demokrat Sejahterah yang sampaikan Ridwan Moc. Yamin bahwa, Pemkot Tikep berkewajiban menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD Kota Tikep sebagai bentuk tanggungjawaban secara konstitusi yang berjalan dengan berkesinambungan.

“Ada beberapa perhatian dan catatan khusus terkait dengan ABPD Tahun 2019 diantaranya, pertama; adanya dana yang bersumber dari transfer pusat sebesar 13 miliar lebih pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan alokasi dana Bos, kedua; perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota, ketiga; masalah tunjangan  pegawai yang berada di Badan pengelolaan dan Aset Daerah, keempat; belanja jasa atau narasumber, kelima; permasalahan pada barang dan jasa serta pemeliharaan gedung, keenam; pemenuan BPK pada jalan lingkar Maitara, ketujuh; masalah pembangunan jalan Pahaye Dahepodo dan proyek jalan fika-fika dan masih masalah lainnya,” papar Ridwan.

Sementara itu, pendapat fraksi NasDem yang disampaikan Malik Hi Muhammad bahwa, pihaknya memberikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019.

“Ini mengisyaratkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut telah memenuhi kriteria kewajaran serta telah sesuai dengan kebijakan dan standar akuntansi Pemerintah Daerah. Pemberian opini sebagaimana kami sampaikan tadi wajib dihormati, mengingat proses pemeriksaan oleh BPK RI tentunya telah dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Meski begitu, sambung Malik, DPRD juga wajib menyoroti pencapaian tujuan dan arah kebijakan APBD serta terlaksananya fungsi APBD, yakni fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, serta fungsi stabilisasi.

“Sebagaimana kami kemukakan di atas, maka Fraksi Partai Nasdem berpendapat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan kewajaran dan kesesuaian dalam perspektif Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah namun belum sesuai dari aspek arah kebijakan APBD dan pelaksanaan fungsi APBD. Oleh karena itu Fraksi Partai Nasdem telah berketetapan hati untuk tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 menjadi Peraturan Daerah,” tegasnya.

Fraksi NasDem juga merekomendasikan kepada DPRD melalui Pimpinan Dewan agar secara resmi meminta BPK RI melakukan pemeriksaan lanjutan dan/atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah yakni Pajak Daerah dan Retribusi daerah , Belanja Daerah yang terdiri dari belanja pegawai yakni belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja, belanja barang dan jasa berupa belanja sewa sarana mobilitas air dan darat. Begitu juga Belanja Modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal dana kelurahan serta pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.

“Dari seluruh uraian yang telah kami sampaikan di atas, akan kami masukan secara rinci dalam pembahasan rekomendasi DPRD Kota Tidore Kepulauan kepada BPK RI,” tandasnya.

Sedangkan Umar Ismail, yang membaca pendapat akhir fraksi PAN juga menyoroti hal yang sama seperti tiga fraksi lainnya yang menolak LPP APBD 2019, diantaranya perjalanan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dana transfer dari pusat, serta jalan lingkar Maitara. Selain itu, F-PAN juga menyoroti besaran angka APBD 2018 dan 2019 yang mengalami peningkatan terus, tetapi angka kemiskinan justru berbanding terbalik atau mengalami peningkatan.

“Setelah Fraksi PAN mengkaji, bahwa rencana anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Sosial sebesar Rp 5 miliar, diperkirakan hanya 10 persen bersentuhan dengan masyarakat. Sementara sisanya hanya diperuntukkan untuk perjalanan dinas, honorarium dan lain-lain. Wajar saja jika program pengentasan kemiskinan tidak tercapai. Ini membuktikan pemerintah gagal,” tegasnya.

Fraksi PAN juga menyoroti investasi dana ke Perusda Aman Mandiri menunjukkan adanya perbedaan data pada hasil audit akuntan publik.

“Selain itu, dari anggaran Rp 10 miliar sebagai penyertaan modal secara bertahap tiga tahun terakhir, hingga saat ini ketersediaan anggaran di Perusda hanya Rp 1,9 miliar,” katanya.

Fraksi PAN juga meminta Wali Kota agar memberikan sanksi tegas kepada OPD penarik retribusi.

“Sebab dalam hasil audit BPK ditemukan banyak kebocoran PAD di OPD penarik retribusi, dan ini sudah berulangkali terjadi. Dengan catatan kritis dan pandangan fraksi ini, kami dari Fraksi PAN menolak Ranperda LPP APBD 2019,” ujarnya.

Kini giliran fraksi PDI-Perjuangan dalam pandangan umum yang dibacakan Abdurahman Arsyad bahwa, dalam pengelolaan APBD Tikep tahun 2019, PDIP memberikan apresiasi kepada Pemkot Tikep dengan  6 kali mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Dengan adanya belanja daerah dari Pemerintah Kota Tikep, prinsip berkeadilan mewajibkan belanja daerah dialokasikan kepada panitia pelayanan umum yang adil dan merata, supaya dapat dinikmati semua kelompok dalam masyarakat. Olehnya itu, fraksi PDI-P menyetujui Ranperda tentang laporan APBD Tahun 2019 untuk ditetapkan sebagai Perda.

Di akhir persidangan, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Ishak membaca keputusan DPRD terkait Laporan pertanggungjawaban APBD Kota Tikep Tahun 2019, dimana anggota DPRD, ada yang menerima dan menolak.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan voting maka dilakukan voting, dimana dari 23 yang hadir, 16 orang ditanyatakan menolak LPP ABPD Tahun 2019, dan 7 orang menyatakan menerima, sehingga Ranperda yang diajukan Pemkot Tikep tidak disetujui oleh DPRD Kota Tikep,” pungkasnya.

Sekedar untuk diketahui, Paripurna ke-8 masa persidangan ke-III itu dihadiri seluruh pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tikep, pimpinan OPD Kota Tikep, Kajari Kota Tikep Adam Saimima, Wakapolres Tikep Kompol Alwan , Plt. Sekda Kota Tikep Kartini Elake serta tamu undangan lainnya.(len)

Malut Times

Jendela Informasi Maluku Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kapolri Mutasi Ratusan Perwira, Didalamnya ada Kapolres Kepsul

Sel Agu 4 , 2020
TIDORE – Empat fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menolak rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Penolakan itu disampaikan dalam siding paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, Kamis (30/7/2020). Keempat fraksi yang menolak adalah fraksi Partai Kebangkitan […]

Malut Times

maluttimes.com

Maluttimes.com - adalah portal berita media online yang menyajikan reportase seputar peristiwa maupun perkembangan kondisi sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya dan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang dikemas secara aktual, cepat, akurat dan terpercaya. Portal berita ini mengusung slogan sebagai “Jendela Informasi Maluku Utara”.

error: Content is protected !!