Pemkab Kepsul Perpanjang Masa Jabatan BPD di 15 Desa

Aswin Soamole
Aswin Soamole

SANANA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) resmi menunda proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2020. Penundaan terkait dengan situasi pandemi Covid-19.

Ini tertuang dalam edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor : 44Q/3199/SJ tertanggal 19 Mei 2020 tentang penundaan pengisian dan peresmian anggota badan permusyawaratan desa dan pengisian anggota badan permusyawaratan desa.

Bacaan Lainnya

“Surat dari Mendagri ini saya terima dari pak Sekda akhir Juni 2020 kemarin,” kata Aswin Soamole, Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Kepsul kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (15/7/2020).

Aswin menerangkan, pada nomor 3 poin (d) surat Mendagri RI itu menyebutkan BPD yang telah habis masa jabatannya sebelum penetapan status darurat bencana akibat pandemi Covid-19 di Indonesia dicabut, dapat diperpanjang masa jabatannya sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu wabah Covid-19 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

“Jadi SK BPD yang masa jabatan yang sudah selesai harus diperpanjang sampai status pandemi ini di cabut oleh Bupati,” terangnya.

Dia bilang, surat tersebut sudah disampaikan juga kepada masing-masing desa. Tercatat 15 desa di Kepsul yang akan melaksanakan pemilihan BPD yakni, Desa Waiboga, Waiman, Baleha, Wailia, Fatkauyon, Sama, Waisepa, Waigoiyofa, Fuata, Waigai, Kabau Darat, Waisakai, Kou, Waloba dan Desa Modapuhi.

“Semuanya desa kami sudah menginformasikan melalui surat pemberitahuan. SK BPD nantinya akan diperpanjang dan akan ditandatangani langsung oleh pak Bupati,” ujarnya sembari menyatakan SK perpanjangan tugas BPD di 15 desa itu dalam proses.

Ia menambahkan, dengan masuknya surat Mendagri ini maka seluruh tahapan perekrutan BPD harus dihentikan sementara. “Misalnya, surat ini masuk pas di tahap perekrutan atau mau pencoblosan maka berhenti sampai disitu. Nanti setelah status darurat di cabut baru dilanjutkan lagi tahapan selanjutnya itu. Tidak menghapus tahapan yang sudah dilewati,” jelasnya.

Aswin pun menghimbau kepada BPD di 15 desa tersebut agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya seperti biasa sembari menunggu penerbitan SK perpanjangan.(red)

Pos terkait