Bawaslu Haltim Minta KPU Segera Perbaiki 3.741 DPT Bermasalah

Ketua Bawaslu Haltim Suratman Kadir
Ketua Bawaslu Haltim Suratman Kadir

MABA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera memperbaiki temuan 3.741 daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah.

Ketua Bawaslu Haltim Suratman Kadir mengungkapkan, temuan 3.741 DPT bermasalah atau tidak memenuhi syarat pada saat Bawaslu lakukan analisa DP4.

Bacaan Lainnya

“Hasil analisa itu terdapat ganda 729, meninggal 736, pindah 1231, tidak dikenali 536, TNI/Polri aktif 26, dibawah umur 34 dan yang bukan penduduk setempat 449,” ungkapnya, Rabu (15/7/2020).

Dikatakan, adanya temuan ini Bawaslu akan merekomendasikan ke KPU Haltim agar lakukan perbaikan data DPT bermasalah tersebut.

“Kalau data ini tidak di perbaiki maka akan menjadi potensi pelanggaran dan penyalahgunaan hak pilih, baik itu pelanggaran administrasi, Kode Etik maupun Pidana,” katanya.

Lanjut dia, pasal 177 A UU No 10 Tahun 2016 mengatakan apa bila PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota tidak menindak lankuti masukan pengawas pemilu, partai politik atau tim kampanye maka dipidan penjara paling singkat 12 bulan dan maksimal 72 bulan.

“Kemudian pasal 177 B menyebutkan anggota PPS, PPK, maupun KPU Kabupaten/Kota, Provinsi dengan sengaja melakukan perbuatan melawan Hukum tidak melakukan verifikasi terhadap data dan daftar pemilih akan di pidana Penjara Paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan,” ujarnya.

Untuk itu, pada proses pencoklitan dan pemutahiran daftar pemilih, Bawaslu mengharapkan partisipasi dari seluruh stekholder untuk melakukan proses pengawasan.

“Apabila menemukan indikasi problem atau permasalahan segera laporkan ke Bawaslu Halmahera Timur sehingga DPT yang dihasilkan adalah DPT yang berkualitas,” tandasnya.(dan/red)

Pos terkait