Pendirian PDAM di Haltim Terganjal Perda

Kunjungan dan sosialisasi kegiatan pembinaan kawasan permukiman oleh BPPW Malut, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
Kunjungan dan sosialisasi kegiatan pembinaan kawasan permukiman oleh BPPW Malut, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR

MABA – Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menjadi salah satu daerah di Provinsi Maluku Utara (Malut) yang hingga kini belum memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Imbasnya, masyarakat belum dapat menikmati pelayanan bersih yang maksimal dari pemerintah, bahkan masih banyak lagi desa yang mengalami krisis air bersih.

Bacaan Lainnya

Hal ini pun mendapat perhatian serius dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Malut, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam kunjungan dan sosialisasi kegiatan pembinaan kawasan permukiman, Selasa (14/07/2020), pihak BPPW Malut mendesak DPRD Haltim bersama Pemkab Haltim untuk segera menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang PDAM, karena menjadi salah satu syarat pendirian PDAM.

Mewakili BPPW Malut, Muslim Saleh usai mengadakan rapat bersama Bappeda Haltim dan Komisi III DPRD Haltim, menyebutkan bahwa pihaknya ikut mendorong percepatan pendirian PDAM di Haltim, agar sejumlah fasilitas prasarana air bersih yang telah dibangun BPPW dapat segera dimanfaatkan.

“Namun kami yang datang saat ini, karena ada beberapa data pendukung yang belum disiapkan. Sehingga, kami meminta kepada DPRD untuk mendukung menyiapkan dokumen tersebut,” kata Muslim.

Dijelaskan pula, selain prasarana air bersih yang  telah dibangun, ada program 5 tahun kedepan mulai 2020-2024, akan dibangun sejumlah prasarana tambahan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di Haltim. Hal inilah yang perlu dijemput oleh pemerintah daerah.

“Harapan kami bahwa pengelolaan air bersih di Haltim yang bentuknya baru sebagai UPTD, kemudian bisa ditingkatkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),” terangnya.

Menurut pengamatan BPPW Malut, lanjut Muslim, ada beberapa wilayah yang saat ini mengalami krisis air bersih. Salah satunya di Lolobata.

“Sehingga itu, kami bakal melakukan pengecekan sebagai optimalisasi,” sambungnya.

Sementara itu, Plt Kadis Perkim Haltim, Ricky CH Richfat mengatakan, untuk peningkatan status UPTD menjadi PDAM masih dalam proses. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah akan berkomunikasi dengan DPRD untuk membuat perda terkait PDAM.

“Kalau status PDAM harus melayani sekitar 24 ribu pelanggan. Namun harus dilakukan pengecekan ulang karena harus bisa mencukupi jumlah tersebut,” terangnya.

Desakan dari pihak balai tentang percepatan pembuatan Ranperda kata dia akan segera ditindaklanjuti.

“Kami dalam hal Ramperda terus berusaha, untuk menindaklanjuti proses desakan dari balai agar secepatnya dibahas,” tukasnya.(dan/red)

Pos terkait