Polisi diminta Tentukan Nasib Kasus OTT Mantan Ketua DPRD Kepsul

Ketum HMI Cabang Sanana Usman Buamona, didampingi tiga orang pengurus saat menyambangi Polres Kepsul

SANANA – Tim penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) diminta untuk segera menentukan nasib kasus dugaan tindak pidana Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi pada 2017 silam.

Permintaan ini datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sanana, Kepsul. Sedianya, ini akan disampaikan dalam agenda hearing bersama Satreskrim Polres Kepsul, Kamis (9/7/2020) sekira pukul 10;30 WIT tetapi batal dilaksanakan karena Kasat Reskrim Iptu. Paultri Yustiam tidak berada di tempat.

Bacaan Lainnya

“Kami sudah menyurat kemarin 8 Juli 2020. Surat kami serahkan di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT),” kata Usman Buamona, Ketua Umum HMI Cabang Sanana ketika ditemui maluttimes.com di depan ruangan Kasat Reskrim Polres Kepsul.

“Tujuannya sesuai dengan perihal surat yang kami sampaikan agar kami HMI Sabang Sanana, maupun masyarakat juga mengetahui pasti sebeb-sebab apa yang mengakibatkan kemandekan kasus tersebut,” sambungnya.

Usman mengemukakan, HMI Cabang Sanana akan menunggu hingga kembalinya Kasat Reskrim Polres Kepusl baru dilakukan hearing kasus yang melibatkan mantan Ketua DPRD Kepsul dan dua mantan anggota DPRD periode 2014-2019, serta beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kepsul ini.

Menurutnya, kasus ini sudah seharusnya berada di meja kejaksaan untuk ditindak lanjuti. Tetapi kebenaran kasus yang mandek selama 3 tahun ini masih pada tahapan bolak-balik berkas alias P19 antara Kejaksaan Negeri dan Polres.

“Olehnya itu, kami mendesak kepada Polres Kepulauan Sula agar segera melakukan penyelidikan lanjutan terkait kasus OTT sehingga memenuhi persyaratan P19 yang diminta Kejaksaan Negeri,” tandasnya.

Sementara informasi yang dihimpun menyebutkan, saat ini seluruh pejabat teras Polres Kepsul seperti Kepala Satuan (Kasat) dan Kepala Bagian (Kabag) tengah menjalani pemeriksaan Wasrik di Polda Malut, Ternate selama satu pekan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kapolres Kepsul AKBP. Muhammad Irvan pernah berjanji akan melengkapi berkas perkara kasus OTT ini. Bahkan orang nomor satu di Mapolres Kepsul itu juga memberi signal bakal menghentikan (SP3) kasus tersebut jika jaksa peneliti masih tetap mengembalikan berkas.

“Iya, saya akan mencoba untuk melengkapi lagi berkas dugaan kasus OTT. Jadi dalam waktu dekat kami akan kumpul semua data yang masih dianggap kurang,” kata Irvan saat ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Februari 2020 lalu.

Kasus OTT ini terungkap pada Sabtu 8 Juli 2017, atas dugaan pungutan liar. Penangkapan tersangka itu terkait dengan Laporan Hasil Penghitungan (LHP) 2016.

Hasil temuan itu ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus. Belakangan diketahui rapat Pansus tidak dilakukan di kantor namun di rumah oknum anggota DPRD. Pansus kemudian meminta mahar kepada dinas yang masuk dalam temuan.

Pasca penangkapan, para tersangka langsung ditahan sesuai dengan surat perintah penahanan masing-masing tersangka yakni, IK nomor: SP HAN/37/VIi/2017/Reskrim, MI nomor: SP HAN/38/VII/ 2017/Reskrim, YF nomor: SP HAN/39/VII/2017/Reskrim, MA nomor: SP HAN/340/VII/ 2017/Reskrim, L nomor: SP HAN/41/VII/2017/Reskrim, dan tersangka YU nomor: SP HAN/42/VII/2017/Reskrim, tertanggal 14 Juli 2017 Polres Kepulauan Sula.

Tak berselang lama para tersangka dibebaskan. Sementara karena berkas perkara terhitung sudah 8 kali dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), pihak Kejati Malut akhirnya mengundang kedua belah pihak yakni jaksa dan penyidik untuk menggelar kasus tersebut di Kejati Malut, namun hasilnya tetap sama juga.(red)

Pos terkait