HPMS Tuntut Pemerintah Hapus Biaya Rapid Test

Aksi HPMS Cabang Ambon di jalan pertokoan Kota Sanana

SANANA – Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) Cabang Ambon, Provinsi Maluku, Senin (6/7/2020) pagi menggelar aksi demonstrasi menuntut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menghapus biaya tapid test untuk pelaku perjalanan.

Pantauan maluttimes.com,, massa yang dikoordinir oleh Cefan Fokatea itu menyuarakan tuntutan dengan cara jalan kaki dimulai jalan pertokoan Kota Sanana hingga ke posko Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Desa Mangon. Massa dikawal ketat puluhan personel Polres Kepsul. Arus lalulintas nampak berjalan lancar.

Bacaan Lainnya

Massa membawa spanduk bertuliskan “Stop Jadikan Rapid Test Sebagai Lahan Bisnis”.

Ada 5 tuntutan dalam aksi tersebut yakni: (1) Pemerintah Kepsul harus memfungsikan segala sesuatu yang menjadi milik Negara pada seluruh masarakat secara keseluruhan, khususnya rapid test. (2) Pemerintah Kepsul harus menghilangkan pembayaran rapid test. (3). Pemerintah Kepsul harus memfungsikan anggaran Covid-19 dengan sebaik-baiknya. (4) Pemerintah Kepsul segera memberikan pelayangn efektif selama masa pandemi. (5) Pemerintah Kepsul harus melakukan pengecekan rapid test pada tempatnya yang sesuai Rumah Sakit dan Puskesmas.

BACA JUGA: Soal Biaya Rapid Test, ini Penjelasan Sekda Syafrudin Sapsuha

Para orator juga menyebutkan biaya rapid test yang ditemui sebesar Rp470 ribu per orang. Tidak hanya itu, Surat Keterangan Dokter (SKD) juga dikenai pungutan biaya sebesar Rp20 ribu per orang.

“Pememerintah Daerah Kabupaten Sula tidak pro terhadap rakyat. Pemerintah Kepulauan Sula jadikan rapid test sebagai lahan bisnis,” teriak salah seorang orator aksi, Ashari Ipa.

Padahal persoalan transportasi telah di atur oleh Menteri Perhubungan No 18 Tahun 2020 yang telah dirubah menjadi Putusan No 41 Tahun 2020 tidak menyebutkan pungutan biaya rapid test maupun SKD.

“Yang ada dalam keputusan Menteri Perhubungan ini adalah setiap orang yang hendak mengemudi/bertransportasi diantaranya, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, pengecekan suhu,” teriaknya lagi.

Ia menegaskan, aksi yang digelar ini tidak ada kepentingan lain, tetapi adalah kepentingan umat.

“HPMS mengawal keadilan, kesejahteraan masyarakat. Kepada masyarakat mari bersama sama mengawal, melawan kebijakan Pemerintah yang tidak pro rakyat ini,” tandasnya.

Hingga berita ini dipublis, hingga pukul 12:30 WIT massa aksi tengah melangsungkan hearing bersama Sekda Kepsul Syafrudin Sapsuha didampingi tim Penanganan Covid-19.(red)

Pos terkait